Polman--Untuk Pemilukada Polman, DPP Golkar telah memastikan bakal mengusung pasangan incumbent; Andi Ibrahim Masdar berpasangan dengan Muh Natsir Rahmat. 

Meski begitu, bukan hal yang mustahil bagi partai berlambang pohon beringin itu untuk merubah arah dukungannya di Pemilukada Polman. Plt Ketua DPD Golkar Polman, Andi Muslim Fattah punya penjelasannya.

"Jadi, bisa saja (merubah isi rekomendasi). Selama alasannya dipandang memang mendesak, atau karena pertimbangan tertentu yang mengharuskan untuk merubah isi rekomendasi itu. Hal tersebut mungkin saja terjadi," jelas Muslim saat dihubungi, Senin (27/11).

Pertimbangan yang mendesak seperti yang dimaksud Muslim di atas, seperti terkait persoalan hukum, atau hak-hal yang sifatnya wajib bagi Golkar merubah rekomendasi usungannya.

Rekomendasi Golkar di Pilkada Polman. (Foto/Istimewa)

"Sama seperti di Pilgub kemarin. Golkar merubah isi rekomendasinya lantaran ada calon yang menyatakan mundur dari pencalonan," sambungnya.

Kondisi kepengurusan di DPP Golkar yang kini sedang dilanda persoalan juga bisa jadi penyebab berubahnya isi rekomendasi Golkar untuk Andi Ibrahim-Muh Natsir di atas. 

Rekomendasi untuk pasangan incumbent itu memang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto dan Sekjen DPP Golkar, Idrus Marham.

Sementara diketahui bersama, posisi Setya di pucuk pimpinan 'beringin' kini terus digoyang pasca status tersangka yang kini resmi disandang Ketua DPR RI itu.

Menurut Muslim, dinamika yang terjadi di internal Golkar bukan tidak mungkin dapat merubah sejumlah kebijakan partai, termasuk merevisi rekomendasi Pilkada. Namun tetap harus didasarkan pada alasan yang mendesak dan bersifat wajib serta harus untuk merevisinya.

"Sebab di Golkar itu prinsipnya ada kesinambungan kebijakan. Tidak bisa juga dengan serta merta merubah rekomendasi tanpa ada alasan yang memang dianggap mendesak. Saya kira tidak lah," cetus Muslim.

Tentang suara penolakan atas pencalonan Andi Ibrahim dan Muh Natsir di internal Golkar, menurut Muslim, itu merupakan hal yang biasa dalam atmosfer demokrasi moderen seperti sekarang ini.

"Suara penolakan boleh saja, sah-sah saja. Tapi sebaiknya tidak untuk dibunyikan. Semua pihak yang ada di Golkar wajib untuk menjalankan apa yang telah diputuskan partai. Yang tidak, tentu akan ada sanksi organisasi," simpul Andi Muslim Fattah. (Naf/A)