MAMUJU--Selain terus menggalakkan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat, ada sejumlah hal yang kini dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat jelang Pemilukada serentak 2018.

Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Sulfan Sulo menyebut, transparansi dari serangkaian proses Pemilukada merupakan hal yang begitu penting untuk dapat diwujudkan. Transparansi, kata Sulfan, bisa memberi efek puas kepada semua pihak yang punya kepentingan pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

"Saya kira, transparansi proses Pilkada dari seluruh penyelenggara Pilkada saya kira penting untuk dilakukan. Semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada akan puas dengan mengedepankan prinsip transparansi," urai Sulfan, Kamis (09/11) malam.

Ditanya soal statemen Menkopolhukam, Wiranto beberapa waktu lalu yang menyebut Sulawesi Barat bersama 3 provinsi lainnya masuk dalam kategori rawan konflik pada Pemilukada serentak 2018 mendatang, Sulfan memberi penjelasan.

"Saat ini, kita memang sedang merancang pemetaan terhadap daerah yang ber-Pilkada. Pemetaan yang dimaksud itu kita akan rangkum dalam indeks kerawanan Pilkada. Tentu akan melibatkan teman-teman di kabupaten," jelasnya.

Mantan Komisioner KPU Majene itu menjelaskan, gelaran Pemilukada tidak seharusnya menjadikan masyarakat menjadi terpecah belah. Perbedaan pilihan politik, kata Sulfan, adalah hal yang lumrah pada sebuah momentum politik seperti Pemilukada.

"Kita juga terus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Prinsipnya biar masyarakat bisa paham tentang aturan main kepemiluan. Ini juga tak kalah pentingnya," urai Sulfan.

Tahun 2018 mendatang, akan ada 171 Pemilukada yang akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 Juni 2018. Akan ada 171 daerah yang bakal menggelar Pemilukada. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilukada di 2018.

Di Sulawesi Barat sendiri akan ada dua kabupaten yang bakal merayakan pesta demokrasi bertajuk Pemilukada. Masing-masing Polman dan Mamasa. 

"Masyarakat mestinya bisa menerima perbedaan pilihan politik itu dengan cara yang dewasa. Melihat perbedaan dengan cara yang biasa-biasa saja dalam dunia demokrasi. Tidak lantas memutus tali silaturahmi hanya karena perbedaan pilihan politik," tuntas Sulfan Sulo. (Naf/A)