MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima delapan sertifikat aset dari Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Barat, Rabu (06/05). Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana menerima sertifikat aset tersebut.

Junda didampingi Kepala BPKAD serta Kepala Dinas Perkimtanhub Sulawesi Barat, Maddareski Salatin bersama Kepala Bidang Pertanahan, Fauzan.

Pada kesempatan itu, Junda Maulana menjelaskan, sertifikasi aset ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata dan mengamankan aset milik daerah secara administratif dan hukum.

Ia menyebut, dari target puluhan aset yang direncanakan untuk disertifikatkan, saat ini baru delapan aset yang berhasil direalisasikan. Hal ini disebabkan masih adanya sejumlah kendala, terutama terkait validitas data.

“Beberapa aset masih terkendala pada kesesuaian data, seperti perbedaan luas wilayah dan luas areal. Karena itu, kita dahulukan yang datanya sudah lengkap,” kata Junda.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka yang menekankan pentingnya menyelesaikan aset yang tidak bermasalah terlebih dahulu, sambil membenahi administrasi untuk aset lainnya.

Adapun delapan aset yang telah bersertifikat tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah, termasuk fasilitas umum seperti sekolah.

Selanjutnya, pemerintah provinsi Sulawesi Barat juga berencana memperluas sertifikasi hingga mencakup jalan-jalan provinsi guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Junda menegaskan, program sertifikasi aset ini bersifat berkelanjutan. Pemerintah daerah akan terus melakukan inventarisasi dan pembenahan administrasi agar jumlah aset yang tersertifikasi dapat terus meningkat setiap tahun.

“Ini program yang berkelanjutan. Tahun ini kita tambah lagi, tahun depan juga. Kita inventarisir semua aset, mana yang siap kita lanjutkan, yang bermasalah kita benahi dulu,” jelasnya.

Ia juga membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, baik melalui APBN maupun APBD Provinsi.

"Nanti Insyaallah pak gubernur dengan kedekatan beliau, dengan Menteri ATR/BPN,  Insyaallah kita bisa menambahkan jumlahnya. Kita sharing, berapa yang dibiayai oleh nasional, berapa yang bisa kita biayai melalui APBD Provinsi," pungkas Junda Maulana. (*/Naf)