MAMUJU--550 Anak Putus Sekolah (ATS) kini bisa menikmati bangku pendidikan. Lewat gerakan kembali bersekolah yang diinisiasi pemerintah provinsi Sulawesi Barat, mereka diharapkan mampu untuk menuntaskan jenjang pendidikannya.

Angka 550 di atas diperoleh dari hasil rekonfirmasi terhadap 1.700 ATS dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Termasuk di dalamnya 251 anak 72 desa lokus program Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu (PASTIPADU).

Rahyati Rauf dari tim PASTIPADU menjelaskan, sejak awal, gerakan kembali bersekolah memang jadi salah satu concern yang telah didiskusikan secara bersama-sama. 

Selain oleh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Barat, memastikan agenda tersebut berjalan secara maksimal juga melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Petugas Lapangan Keluarga Bercanda (PLKB), Pendamping Desa, pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), kalangan guru, serta mahasiswa program KKN.

"Gerakan kembali bersekolah juga menyasar 72 desa lokus PASTIPADU. Kami sejak awal memang telah menjadikan agenda itu sebagai salah satu fokus utama, termasuk memaksimalkan capaian penerima manfaat program bea siswa pemerintah provinsi Sulawesi Barat," tutur Rahyati Rauf kepada WACANA.Info, Sabtu (02/05) malam.

Seperti diberitakan, pemerintah provinsi Sulawesi Barat me-launching gerakan kembali bersekolah. Seremoninya sendiri dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, pimpinan Forkopimda provinsi Sulawesi Barat, pimpinan DPRD Sulawesi Barat, perwakilan OPD, Bupati Mamuju, serta tamu undangan lainnya.

Launching Gerakan Kembali Bersekolah. (Foto/Dinas KominfoSS) 

Launching gerakan kembali bersekolah yang dilakukan usai upacara peringaran Hardiknas tahun 2026 itu ditandai dengan penyerahan seragam sekolah kepada perwakilan anak yang dikembalikan ke sekolah. Kegiatannya hari itu juga diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat secara daring

"Program PASTUPADU memang tidak hanya fokus pada isu kemiskinan ekstrem dan pencegahan dan penanganan stunting saja. Lebih dari itu, program ini juga diharapkan mampu berkontribusi pada isu pendidikan serta isu pernikahan anak," pungkas Rahyati Rauf.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Barat, Nehru Sagenda menguraikan, langkah selanjutnya yang mesti dilakukan adalah memaksimalkan monitoring serta pendampingan kepada anak yang telah kembali bersekolah.

Tahap monitoring dan pendampingan, kata dia, bakal dikerjasamakan dengan sejumlah pihak. Dari Himpunan Psikologi Indonesia, Dharma Wanita, tim serta PKK Pokja pendidikan. 

"Agar mereka (ATS) tidak lagi putus dan benar-benar menyelesaikan jenjang pendidikannya," papar Nehru Sagena.

Tak sampai di situ, Nehru juga berharap partisipasi publik dalam menuntaskan ATS di Sulawesi Barat lewat penyediaan hotline aduan masyarakat via whatsapp, website, serta berbagai platform media sosial lainnya. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat punya akses untuk memberikan informasi tentang anak tidak sekolah yang ingin kembali bersekolah.

"Kami juga akan membuka rekrutmen volunteer dalam mendukung gerakan ini. Mari kita bangun kolaborasi, ruang ini kami buka untuk bersama-sama menyambut anak-anak kita kembali bersekolah," tutup Nehru Sagena. (*/Naf)