MAMUJU--Sebagai organisasi intelektual, Korps Alumni Hmpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah. Termasuk dalam dalam upaya membangun sumber daya manusia di Sulawesi Barat.

Hal itu disampaikan koordinator presidium MW KAHMI Sulawesi Barat, Syamsul Samad. Dalam sambutannya di forum Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026, Syamsul juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap, kolaborasi antara KAHMI dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat dapat terus berlanjut dalam mendukung berbagai program pembangunan di daerah.

"Kami di KAHMI ini sebagai organisasi intelektual yang sejatinya bisa berdampingan, bekerjasama, membantu pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia kita di Sulbar ini," terang Syamsul Samad pada kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Mamuju, Rabu (06/05).

Kehadiran KAHMI di Sulawesi Barat, kata Syamsul,  disemogakan mampu untuk mengambil bagian penting dalam mewujudkan berbagai gagasan dan program pemerintah. Menurutnya, peran KAHMI begitu relevan dalam mendukung pembangunan berbasis intelektualitas dan spiritualitas.

Koordinator Presidium MW KAHMI Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Istimewa)

"Apalagi yang berkaitan dengan penguatan intelektual dan program-program yang dapat membangun visi besar serta pencapaian misi pemerintah daerah," demikian Syamsul Samad, ketua komisi I DPRD Sulawesi Barat itu.

Membaca Fenomena Pergeseran Otoritas Keberagamaan 

Pergeseran otoritas agama di era digital menjadi salah satu isu sentral yang dibincangkan dalam kegiatan Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026. Nur Salim Ismail menyoroti perubahan besar dalam pola keberagamaan masyarakat akibat derasnya arus media sosial dan dominasi algoritma digital. 

Da'i kondang itu menilai, ruang dakwah saat ini tengah mengalami transformasi mendasar. Jika pada masa sebelumnya otoritas agama bertumpu pada figur tunggal ulama atau da’i sebagai pusat pengetahuan, kini masyarakat telah berubah menjadi subjek aktif yang turut mengolah, menafsirkan, bahkan menentukan arah percakapan keagamaan di ruang publik digital. 

“Era digital telah meruntuhkan pola komunikasi satu arah. Mad’u tidak lagi sekadar penerima pesan, tetapi ikut membentuk dan mereproduksi makna keagamaan melalui media sosial,” terang Nur Salim dalam pemaparan materi bertajuk 'dakwah bil hikmah dan kepemimpinan moral di era digital'. 

Di hadapan para peserta, ia menjelaskan, pergeseran tersebut melahirkan tantangan baru bagi dunia dakwah. Popularitas, jumlah pengikut, dan intensitas interaksi digital sering kali lebih menentukan pengaruh dibanding kedalaman ilmu dan keteladanan moral. 
Akibatnya, otoritas agama berisiko bergeser dari basis keilmuan menuju logika algoritma dan komodifikasi konten. 

Dalam situasi tersebut, penguatan konsep keberagamaan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Nur Salim menekankan bahwa keberagamaan tidak cukup dibangun di atas simbol dan retorika, melainkan harus bertumpu pada kedalaman intelektual, keluasan perspektif, serta kemampuan menghadirkan kemaslahatan sosial. 

Nur Salim pun menawarkan pendekatan dakwah yang menempatkan nilai kalimatun sawa’, kebebasan beragama, dan ukhuwah kemanusiaan sebagai fondasi menghadapi disrupsi sosial. Menurutnya, keberagamaan yang sehat harus mampu mengelola perbedaan tanpa kehilangan nilai persaudaraan dan kemanusiaan. 

Pentingnya transformasi dakwah dari sekadar penyampaian normatif menuju pendekatan yang lebih reflektif dan multidisipliner juga jadi hal yang ditawarkan Nur Salim. Kajian agama, sambungnya, perlu bersentuhan dengan filsafat, psikologi, sains, dan realitas sosial agar mampu menjawab tantangan zaman secara lebih kontekstual. 

Tiga dimensi utama dakwah paripurna, menurut Nur Salim. Pertama, dimensi keilahian, kemaslahatan, serta penguatan ideologi kebangsaan. Ketiganya dinilai penting agar agama tidak terjebak menjadi sekadar identitas simbolik, melainkan hadir sebagai energi moral dan solusi peradaban. 

Kepemimpinan moral di tengah kompetisi ruang digital juga jadi poin yang disinggung Nur Salim. Menurutnya, otoritas keagamaan masa depan tidak lagi ditentukan oleh klaim sepihak, tetapi oleh kemampuan menghadirkan keteladanan hidup, kecerdasan intelektual, dan akhlak yang membumi di tengah masyarakat. 

“Kepemimpinan moral di era digital tidak lahir dari volume suara atau perebutan algoritma, tetapi dari kedalaman intelektual dan keteladanan yang otentik,” urainya.

Resiliensi Lebih Utama dari Efisiensi

Dunia sedang mengalami pergeseran ke arah yang inexplicable. Ada banyak kejutan yang menyebabkan guncangan yang berdampak secara global. 

Presidium MW KAHMI Sulawesi Barat, Mu'min mengatakan, butterfly's effect membawa angin badai global ke setiap pelosok. Misalnya tentang berbagai harga kebutuhan masyarakat yang tiba-tiba melonjak akibat gejolak di Timur Tengah, diikuti lonjakan harga pupuk dan berbagai komuditas pangan lainnya.

Bagi Mu'min, fundamental ekonomi di Sulawesi Barat bisa dikatakan masih stabil dengan pertumbuhan ekonomi diatas 5 Persen yang ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan. 

"Namun, struktur ekonomi di Sulbar masih sangat rentan. PAD yang relatif kecil dan APBD masih sangat bergantung pada transfer dari pusat dianggap rapuh dalam menghadapi external shock," ungkap Mu'min.

Bagi Mu'min, ada pendekatan yang mesti digeser. Strategi efisiensi baginya kurang cocok dalam tatanan dunia yang sedang tidak stabil dan susah diprediksi. Yang harus dibangun, kata dia, adalah strategi 'resiliensi'. 

"Membangun ketahanan daerah artinya membangun kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi setiap goncangan dan benturan. Jika efisiensi bertujuan menjaga pertumbuhan, maka resiliensi bertujuan untuk tetap survive. Bertumbuh secara ekonomi akan menjadi rapuh jika daerah kita tidak memiliki ketahanan (resiliensi) menghadapi guncangan dan situasi yang tidak pasti ini," urai Mu'min.

Ketahanan Sulawesi Barat, masih Mu'min, juga bisa dibangun mulai dari ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan. Termasuk ketahanan energi dengan melakukan diversifikasi energi. Hilirisasi industri pertanian dan perkebunan juga penting untuk menciptakan nilai tambah untuk PAD sekaligus melepas diri dari ketergantungan dana pusat. 

"Sehingga saya menilai, saat ini resiliensi jauh lebih utama dan relevan daripada sekedar efisiensi," Mu'min menutup.

Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026 sendiri merupakan kegiatan hasil kolaborasi KAHMI dengan pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Selain dihadiri oleh pengurus MW KAHMI Sulawesi Barat, sejumlah kader HMI juga hadir pada agenda tersebut. (*/Naf)