JAKARTA--Ikhtiar percepatan penanganan kemiskinan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Teranyar, Gubernur Suhardi Duka dalam pertemuannya dengan dengan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di Jakarta berhasil mengamankan sejumlah program.

Di pertemuan tersebut, penguatan intervensi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial di Sulawesi Barat jadi penekanan utamanya. Ada tiga agenda prioritas yang diusung oleh Suhardi Duka.

Pertama, penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan yang belum terjangkau jaminan kesehatan nasional. Kedua, penguatan bantuan sosial berbasis keluarga. Ketiga, pengajuan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difokuskan pada masyarakat miskin ekstrem, khususnya di wilayah lokus PastiPadu sebagai bagian dari intervensi terpadu penanggulangan kemiskinan.

Kementerian Sosial pun merespon dengan menambah kuota bantuan bagi 487 kepala keluarga guna meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat.

Gubernur Suhardi Duka juga menguraikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kata dia, 487 kepala keluarga yang dimaksud itu terdiri dari 116 orang tua siswa yang di sekolah rakyat rintisan di Kecamatan Kalukku Mamuju, 71 orang tua sekolah rintisan di Polman, serta 300 lainnya prioritas pada kepala keluarga (KK) miskin ekstrim. Total anggaran keseluruhan mencapai Rp 2,4 Miliar.

"Tahun ini kita coba 487 kepala keluarga. Tahun depan kita sasar sampai 1.000 kepala keluarga. Bantuan Rp 5 Juta per kepala keluarga untuk 487 keluarga miskin ini harus menjadi titik awal perubahan. Kami ingin keluarga penerima tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk bangkit dan mandiri, sehingga secara bertahap keluar dari kemiskinan,” terang Suhardi Duka, Senin (13/04).

Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, sambung dia, juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan kebijakan penanganan kemiskinan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Junda Maulana, Kepala Bapperida, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Tim PastiPadu Sulawesi Barat. (*/Naf)