Bukan Asumsi, Setiap Kebijkan Mesti Berbasis Data
JAKARTA--Data yang valid jadi alas utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari BPS sebagai rujukan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Hal itu ia sampaikan di momen penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BPS di di Kantor Pusat BPS RI, Jl. Dr. Sutomo 6-8, Jakarta Pusat, Senin (13/04).
Kerja sama yang disepakati mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Kerja sama tersebut dihadiri oleh Suhardi Duka dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.
“Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi. Semua harus berbasis data yang benar,” sebut Gubernur Suhardi Duka.
Pada kesempatan itu, Suhardi Duka juga membeberkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 yang berada di atas rata-rata nasional. Meski begitu, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka sekitar 10,18 Persen.
Pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah membentuk tim PastiPadu untuk melakukan verifikasi data hingga tingkat individu dan alamat (by name by address). Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi data serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran melalui sinkronisasi data dengan BPS.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah melalui penguatan sektor industri pengolahan. Saat ini, kontribusi sektor tersebut sekitar 15,8 Persen dan ditargetkan meningkat menjadi 30–35 Persen pada periode 2029–2035, khususnya melalui hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao.
“Jika kakao diolah, nilainya bisa berlipat. Inilah yang ingin kita dorong agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” sambung dia.
Di kesempatan yang sama, Amalia Adininggar Widyasanti menyiarakan dukungan penuh atas lahirnya kerja sama tersebut.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemprov Sulbar dan BPS berkomitmen memperkuat sinergi dalam mewujudkan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. (*/Naf)
