MAMUJU--Berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali, khususnya yang sering dicuplik dalam konteks tata negara dan akhlak, terdapat empat fondasi atau pilar utama yang menjadi penopang kokohnya sebuah bangsa atau negara. Hal itu yang kemudian dikutip oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka saat mengisi kultum usai salat zuhur berjamaah di musala Panca Daya, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (19/02).

Empat pilar yang dimaksud di atas menghendaki keseimbangan antara moralitas, kepemimpinan, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Suhardi Duka berbicara soal syarat sebuah bangsa bisa untuk dapat berdiri kuat. 

Di hadapan para pimpinan OPD dan pegawai, Suhardi Duka menyampaikan pandangannya yang ia rangkum dari kebiasaan belajar dari bacaan karya para ilmuwan Islam, Imam Al-Ghazali salah satunya..

“Prasyarat bangsa itu atau negara itu baik minimal ada empat yang baik di dalamnya,” buka Suhardi Duka.

Ia memulai dari pemimpin. Kata Suhardi Duka, nasib bangsa banyak ditentukan oleh siapa yang berdiri di pucuk kepemimpinan. Pemimpin, kata dia, harus mencintai rakyatnya. Kasih sayang dan kepentingan publik tidak boleh lepas dari setiap keputusan.

“Kasih sayangnya pemimpin terhadap rakyat. Jadi memang di dalam satu berbangsa bernegara pemimpin menjadi sentra. Karena di sana sumber perubahan. Kalau pemimpinnya baik, Insyaallah baik bangsa itu,” tuturnya.

Ia lalu mengingatkan teladan Nabi Muhammad SAW. Di tengah kondisi masyarakat yang penuh keterbelakangan, Rasulullah mampu membangun tatanan sosial yang tertib dan damai.

Pilar kedua adalah kehadiran para ulama. Bagi Suhardi, kebijakan perlu ditopang oleh ilmu dan nasihat para ulama.

“Jadi selalu saya katakan antara umara dengan ulama itu harus dekat,” ucapnya.

Ia memberi contoh bagaimana Iran sebagai negara yang menempatkan ulama dalam struktur kepemimpinan dan menjadi salah satu negara yang kuat. 

Masuk ke pilar ketiga, adalah pengusaha. Ia menjelaskan, kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi punya peran dalam menentukan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Jika pengusaha yang kuat secara ekonomi tidak peduli, ketimpangan bisa melebar dan memicu kecemburuan hingga kejahatan.

"Kalau di tengah kaum komunitas masyarakat, katakanlah Sulawesi Barat ini, orang-orang kayanya kikir semua, daerah itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT akan terjadi ketimpangan. Karena ketimpangan menciptakan ketidakadilan dan kecemburuan, dengki dan lain sebagainya, di situ sumber sumber kejahatan," papar Bupati Mamuju dua periode itu.

Pengusaha, masih oleh Suhard Duka, punya tanggung jawab sosial. Kedekatan dengan pemimpin diperlukan agar sama-sama memberi kontribusi untuk daerah, tanpa ada kesepakatan yang merugikan masyarakat.

“Kalau para pengusaha zakatnya dia penuhi semua, kemudian dia bersedekah. Maka bangsa itu akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT,” Suhardi Duka menambahkan.

Terakhir, Suhardi Duka menyinggung soal hakim. Baginya, keadilan adalah tiang berdirinya bangsa.

“Yang keempat adalah untuk tegaknya dan damainya dan berdirinya satu bangsa dan negara atau daerah. Pilar atau tiang keempat adalah adilnya para hakim,” terang mantan anggota DPR RI itu.

Ia mengingatkan, hukum tidak boleh diperjualbelikan. Jika itu terjadi, bangsa sedang tidak baik-baik saja.

“Kalau tidak ada penegakan hukum. Hukum bisa diperjual itu tanda bangsa itu masih rusak,” Gubernur Suhardi Duka menutup. (*/Naf)