MAMUJU--Dakwah Tak boleh dipahami sebatas aktivitas ceramah saja. Ia adalah proses transformasi sosial. Dakwah adalah misi peradaban. Ia menjaga harmoni masyarakat, merawat persatuan di tengah polarisasi, dan menghadirkan nilai rahmah serta toleransi dalam ruang publik.

Akademisi STAIN Majene, Prof. Muhammad Nasir dalam penyampaiannya pada agenda workshop tematik dan temu da’i/muballigh yang digelar di Mamuju, Sabtu (14/02). Prof. Muhammad Nasir yang didaulat sebagai salah satu pembicara pada kegiatan itu menyinggung pola dakwah khususnya di era digital.

Kata dia, hari ini, siapa pun dapat berbicara atas nama agama. Sementara popularitas kerap dianggap sebagai otoritas.
 
“Inilah tantangan kita. Muncul ustaz viral tanpa kompetensi, informasi agama tidak terverifikasi, dan masyarakat sulit membedakan antara ahli dan influencer. Karena itu, diperlukan standar keilmuan, sanad yang jelas, serta literasi keagamaan digital,” beber Prof. Muhammad Nasir.

Prof. Nasir juga menekankan pentingnya konsistensi antara front stage dan back stage dalam diri seorang da’i. Menurutnya, kredibilitas da’i ditentukan oleh keselarasan antara ucapan dan tindakan, kejujuran ilmiah, serta akhlak sebagai dakwah utama.

“Konten viral belum tentu valid. Potongan ceramah tanpa konteks bisa memicu salah paham. Maka budaya tabayyun digital harus menjadi etika bersama dalam berdakwah,” begitu kata Prof. Muhammad Nasir.

Workshop tematik dan temu da’i/muballigh yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hari itu mengusung tema “Transformasi Otoritas & Masa Depan Keagamaan”. Sebuah upaya strategis dalam merespons perubahan lanskap dakwah di era digital.

Workshop tersebut dihadiri para da’i/muballigh, pengurus masjid, aktivis dakwah, serta narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kegiatan dirancang tidak hanya sebagai forum silaturahmi, tetapi sebagai ruang konsolidasi dan penguatan ekosistem dakwah di Sulawesi Barat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun dalam sambutannya menegaskan, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami agama. Menurutnya, generasi muda kini banyak belajar dari potongan video singkat, konten viral, hingga siaran langsung di media sosial yang tidak selalu menghadirkan rujukan utuh dan mendalam.

(Foto/Istimewa)

“Perubahan ini tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita pahami dan respons secara bijaksana. Di sinilah posisi da’i menjadi sangat strategis sebagai penjaga harmoni sosial, perekat kebangsaan, dan peneduh di tengah polarisasi,” terang Jaun.

Ia menekankan pentingnya dakwah progresif. Dakwah yang tidak hanya normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual serta tepat secara sosial. Dakwah, lanjutnya, harus mampu menghadirkan agama sebagai solusi, bukan sumber kegelisahan sosial.

Jaun menyebut, kegiatan itu merupakan yang pertama digelar secara terstruktur dan tematik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Ini bukan sekadar upgrading teknis, tetapi ruang konsolidasi high level untuk merumuskan bagaimana otoritas keagamaan tetap kokoh di tengah arus digitalitas. Da’i harus mampu hadir di ruang front stage—di mimbar, televisi, dan media sosial—tanpa kehilangan integritas back stage, yaitu keteladanan pribadi dan kedalaman ilmu,” urai dia.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil menambahkan, kegiatan tersebut juga dirancang sebagai ruang mendengar dan memetakan tantangan nyata yang dihadapi para da’i di lapangan.

“Melalui pre-test, diskusi interaktif, sharing pengalaman, hingga post-test, kami ingin memetakan potensi dan preferensi para da’i. Hasilnya akan menjadi basis data dan rekomendasi strategis untuk penguatan ekosistem dakwah di Sulawesi Barat secara berkelanjutan,” sebut Murdanil.

Menurutnya, ruang digital bukan sekadar ruang ekspresi, melainkan ruang publik yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan kebangsaan. Karena itu, narasi keagamaan harus menjadi penyejuk dan perekat, bukan pemicu polarisasi.

Workshop tersebut disemogakan untuk menjadi langkah awal gerakan bersama dalam membangun masa depan keagamaan yang lebih kokoh, harmonis, dan strategis di Mamuju dan seluruh wilayah Sulawesi Barat. Selain mendudukkan akademisi dan unsur pemerintahan sebagai narasumber, agenda tersebut juga menghadirkan perwakilan TNI, pakar hukum tata negara serta professional broadcaster sebagai pembicara utamanya. (*/Naf)