MAMUJU--"Tak bisa kita pungkiri, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mengharuskan kita di daerah untuk melakukan serangkaian penyesuaian. Beberapa hal penting yang kami bahas dengan OPD untuk memastikan serangkaian program kerja OPD tetap fokus pada hal-hal yang sifatnya prioritas,". Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad di sela rapat kerja dengan sejumlah OPD yang jadi mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Jumat (21/11).

Secara bergantian, perwakilan OPD yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Barat melakoni rapat dengan sejumlah legislator Sulawesi Barat. Salah satu poin utama yang dibahas adalah tentang apa dan bagaimana OPD dalam hal melakukan penyesuaian anggara serta program kerja terhadap kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Syamsul Samad menegaskan, DPRD hendak memastikan agar OPD tetap memprioritaskan eksekusi program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Termasuk meminimalisir program yang tak prioritas atau kurang efisien.

"Rapat dengan mitra kerja Komisi I ini juga dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi program kerja di masing-masing OPD. Melihat  secara utuh akar persoalannya, hingga kita bisa melahirkan satu solusi terbaik," terang Syamsul Samad.

Agenda duduk bareng dengan OPD mitra kerja hari itu juga jadi momentum penting dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tak berpengaruh secara signifikat terhadap program-program prioritas gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat.

"Utamanya di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berpengaruh, pasti. Tapi kita ingin agar kebijakan efisiensi anggaran ini memberi dampak yang minim pada keterpenuhan program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Barat," sambung Syamsul Samad.

Komisi I DPRD Sulawesi Barat bersama para OPD juga mematangkan hal-hal penting yang menjadi program kerja di tahun 2026. Prinsipnya sama, kata Syamsul Samad, kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat wajib jadi pertimbangan utama dalam hal penyusunan program OPD berikut anggarannya untuk tahun 2026.

"Serta bagaimana kita tetap fokus pada program prioritas yang dalam hal ini merujuk pada penjabaran visi dan misi pemerintah provinsi Sulawesi Barat," pungkas Syamsul Samad.

12 Titik untuk Tahun 2026

Anggaran senilai Rp 21 Miliar dikelola oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat. Oleh kebijakan efisiensi anggaran, tahun depan, mereka 'hanya' kebagian anggaran sebesar Rp 16 Miliar.

Muhammad Ridwan Djafar. (Foto/Manaf Harmay)

Hal itu diungkapkan Plt Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Djafar. Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Sulawesi Barat, ia menguraikan, sejumlah program rutin masih akan dilanjutkan. Dari kerja sama media, bantuan internet, hingga beberapa program rutin lainnya.

"Meskipun dengan kondisi yang terbatas, kita tetap upayakan bisa berjalan. Kemudian bantuan internet untuk masyarakat, itu ada 12 titik akan kita upayakan. Tahun ini 90 titik, tapi tahun depan karena faktor anggaran hanya mampu 12 titik. Kita tinggal tunggu arahan saja, siapa tau ada kebijakan untuk menambah 12 titik itu, yah kita akan tambah. Karena agak susah kita berkreasi kalau anggarannya sangat terbatas," terang Ridwan Djafar.

Tentang penentuan lokasi 12 titik pemasangan bantuan internet itu, Ridwan Djafar mengaku bakal banyak berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Yang ujungnya bakal tertuang dalam keputusan gubernur.

"Sama dengan penentuan 90 titik di tahun ini, itu dituangkan dalam keputusan gubernur," kata dia.

Data yang dipegang oleh Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik, jumlah blankspot di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 384 titik. 90 titik telah selesai tahun 2025 ini, termasuk 117 titik bantuan dari Bakti Komdigi juga telah terpasang tahun ini.

"12 titik lagi tahun depan. Mudah-mudahan ada bantuan lagi dari Bakti tahun depan, meski kualitas jaringannya berbeda. Yang 117 titik dari Bakti itu penentuan lokasinya ditentukan langsung oleh Bakti sendiri," Muhammad Ridwan Djafar menutup. (*/Naf)