JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi destinasi selanjutnya yang disambangi Gubernur Suhardi Duka dalam lawatannya selama di Jakarta. Audienasi dengan KKP pun digelat di Gedung Mina Bahari I, KKP untuk memastikan kelanjutan dan perluasan program kelautan serta perikanan bagi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dihadiri oleh sejumlah direktur teknis lingkup KKP.

Gubernur Suhardi Duka hadir bersama jajaran pemerintah dan legislatif daerah. Ada Bupati Majene, Ahmad Syukri Tammalele, Wakil Ketua DPRD Suraidah Suhardi, Ketua Komisi I DPRD, Syamsul Samad, serta perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulawesi Barat selaku TAPD, Murdanil, serta Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Hajrul Malik.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Suhardi Duka menyampaikan tiga prioritas utama sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Barat; 

1. Revitalisasi Tambak Rakyat. 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memetakan dan mensosialisasikan wilayah tambak kepada masyarakat. “Kami mengusulkan sekitar 200 hektar tambak rakyat untuk direvitalisasi melalui program KKP,” ujar Suhardi Duka pada audiensi yang digalar Kamis, (06/11).
2. Perikanan Tangkap.
Gubernur Suhardu Duka menekankan, masyarakat Sulawesi Barat merupakan pelaut ulung, namun belum sepenuhnya ditunjang alat tangkap modern. “Kami membutuhkan 100 unit kapal berkapasitas minimal 30 GT untuk memperkuat armada nelayan tahun depan,” ujar dia.
3. Kampung Nelayan Merah Putih.
Gubernur Suhardi Duka juga berharap adanya tambahan 10 Kampung Nelayan Merah Putih untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat. Utamanya di Kabupaten Polman, Majene, dan Mamuju.

Upaya pelestarian Pulau Bala-Balakang sebagai kawasan konservasi yang perlu dijaga melalui dukungan langsung dari KKP. Poin tersebut juga jadi hal yang diatensi Gubernur Sulawesi Barat.

Sementara itu, Dirjen Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana menyampaikan apresiasi atas langkah aktif pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di daerah.

“Catatan dan usulan Bapak Gubernur akan kami tindaklanjuti melalui direktorat teknis terkait,” beber dia.

Direktur Ikan Air Tawar, Gemi Tri Astutik membeberkan, tim KKP telah meninjau langsung calon lokasi revitalisasi tambak rakyat di Sulawesi Barat. Ia menekankan pentingnya kepemilikan alas hak tanah yang jelas sebagai prasyarat utama pelaksanaan program.

“Dari hasil pemetaan kami, beberapa lokasi sudah siap, namun masih menunggu keputusan pimpinan. Untuk program ADB, Sulbar belum termasuk lokus tahun ini,” ungkapnya.

Syahril Abdul Rauf yang Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan mengungkapkan, Sulawesi Barat memiliki peluang besar untuk memperoleh program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan syarat lahan yang clear and clean minimal 1 hektar.

“Semangat modernisasi alat tangkap menjadi fokus kami agar nelayan semakin berdaya,” terang dia.

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap menambahkan, harga udang vaname di pasar global sempat turun akibat dinamika geopolitik dan kondisi pasar dunia, namun kini mulai membaik. Ia juga membuka ruang bagi Sulawesi Barat untuk mengajukan lebih banyak desa pesisir dalam program nasional.

“Sulbar memiliki 54 desa pesisir. Silakan ajukan, karena kami menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional,” kata dia.

Gubernur Suhardi Duka menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat pesisir, sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan maritim Indonesia. (*/Naf)