JAKARTA--Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta jadi destinasi kunjungan Gubernur Suhardi Duka, Rabu (05/11). Agenda di BPDLH itu memuat misi memastikan Sulawesi Barat memperoleh akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, utamanya dari potensi karbon dan kawasan konservasi yang di Sulawesi Barat luasnya lebih dari 1 juta hektar.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka membeberkan kekayaan sumber daya alam dan signifikasi tutupan hutan yang ada di Sulawesi Barat. Sebuah fakta yang belum mendapatkan manfaat fiskal sebanding atas kontribusi terhadap penyerapan karbon nasional.

“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” urai Suhardi Duka.

Ia mengungkapkan, pemerintah daerah siap menyiapkan proposal program berdasarkan rencana FOLU (Forestry and Other Land Use) dan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang menjadi skema prioritas pendanaan BPDLH. Kedua program ini termasuk dalam portofolio utama pendanaan hijau Indonesia dengan total mencapai USD 1,72 Miliar.

Selain itu, Gubnernur Suhardi Duka juga menyoroti peluang pembiayaan untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui skema pinjaman berbunga ringan 3 Persen dengan jaminan pohon produktif, sebagai dukungan langsung bagi masyarakat penjaga hutan.

“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tegas Suhardi Duka.

Suhardi Duka juga menyinggung potensi pemanfaatan Disaster Fund atau Dana Bencana yang dikelola BPDLH untuk membayar asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana, termasuk kemungkinan pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih.

Dalam kunjungannya hari itu, Gubernur Suhardi Duka didampingi Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan. (*/Naf)