MAMUJU--Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama tim tindak lanjut inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Barat membincang kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2025. Forum entery meeting yang digelar Rabu (29/10) merupakan bagian dari upaya BPK RI dalam memastikan pelaksanaan belanja daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir menjelaskan, pihaknya siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami memandang kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Inspektorat akan memastikan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat, agar pengelolaan keuangan di Sulawesi Barat semakin transparan dan berintegritas,” terang M. Natsir.

Perwakilan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat menjelaskan, pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan belanja tahun anggaran berjalan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung. Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah,” terang dia.

Dalam arahannya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib membeberkan harapannya agar seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan prinsip efisiensi. Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana evaluasi bersama demi peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” tutur Amujib.

Lewat agenda tersebut seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*/Naf)