MAMUJU-Retreat Eselon II lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Tenaga Ahli yang digelar di Makorem/142 Tatag Mamuju resmi ditutup, Minggu (20/07). Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) membawakan materi sekaligus menutup rangkaian retreat tersebut.

Di awal penyampaiannya, Suhardi Duka membahas secara filosofis tentang hakikat kekuasaan dalam politik. Ia mengajak para pejabat untuk berpikir kritis, dengan menyodorkan dua pendekatan klasik dalam politik: mazhab Machiavelli yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan, dan mazhab Plato yang menjunjung tinggi moral, etika, dan hukum.

"Saya memilih jalan tengah: idealis tapi realistis. Prinsip, nilai, dan momentum harus berjalan beriringan," ucap Suhardi Duka.

Ia menegaskan, politik tidak selalu hitam-putih, tapi memerlukan seni dan ketepatan membaca situasi agar tetap bermartabat.

Dalam sesi ekonomi dan kesejahteraan, Gubernur menegaskan, Sulawesi Barat harus mampu menjawab tantangan pembangunan melalui misi Pancadaya, yang meliputi; pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Suhardi Duka menekankan, Sulawesi Barat menganut ekonomi berkarakter kerakyatan sebagaimana semangat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang memadukan peran pasar dan intervensi negara.

“Saya pernah menerapkan pendekatan SBY-nomic saat memimpin Kabupaten Mamuju: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Buktinya, kemiskinan turun drastis dan ekonomi tumbuh stabil,” ujarnya sambil menampilkan grafik keberhasilan itu di hadapan seluruh peserta.

Poin penting yang digarisbawahi Suhardi Duka adalah tentang disiplin dalam tata kelola anggaran. Ia menyoroti sejumlah permasalahan klasik yang masih terjadi, seperti politik anggaran yang transaksional, perencanaan yang tidak sinkron, penumpukan proyek di akhir tahun dan fokus belanja yang lebih banyak pada rutinitas dibanding output dan outcome.

Ia menyampaikan, pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tetap sah dimasukkan dalam APBD, tetapi harus masuk melalui jalur perencanaan yang benar dan tidak disusupkan di tengah jalan.

Berikut tujuh Poin Direktiv Gubernur Sulawesi Barat: 

1. Pahami gubernur/wakil gubernur, adalah pejabat publik yang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat dan sebagai wakil pemerintah pusat

2. Karena kedudukannya diberi kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, menetapkan arah pembangunan, mengangkat, memindahkan atau memberhentikan ataupun promosi atas pejabat teknis

3. Walaupun dengan sumberdaya terbatas, tapi kebijakan dan arahnya tepat, penempatan anggarannya benar, yakin hasilnya akan dirasakan rakyat

4. Pertumbuhan dan kesejahteraan harus dijalankan secara simultan dan disiplin

5. Setiap pejabat harus taat pada tata kelola yang baik dan benar agar selamat dari jeratan hukum

6. Sudah terlalu banyak pejabat baik pejabat publik maupun pejabat teknis dan anggota DPRD yang masuk penjara akibat tidak disiplin dalam menerapkan tata kelola yang baik. Sulbar stop..!!

7. Gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat adalah dwitunggal dalam melaksanakan pemerintahan, jangan dipeta konflikkan..!!!

“Sudah terlalu banyak pejabat publik dan teknis yang masuk penjara karena tidak disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Sulbar, kita harus akhiri praktik ini,” tegas SDK.

Dalam penutupan retreat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan harapan-harapan dan pesan dari para Bupati atas persoalan yang terjadi di daerahnya. 

"Saya juga sudah kasi materi dan bahkan Direktiv saya. Pak Danrem juga sudah kasi motivasi banyak jadi saya pikir walaupun tiga hari, tapi Insyaallah berbekas dan bisa dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan tugas tugas di pemerintahan provinsi Sulbar," pungkas Suhardi Duka. (*/Naf)