Advertorial

Peran Vital Kawasan Transmigrasi Bantu Dongkrak Ekonomi

Wacana.info
(Foto/Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik)

MAMUJU--Gubernur Sulbar, Suhardi Duka mengungkap Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 146. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional sekaligus mencerminkan tingkat kesejahteraan petani yang cukup baik. Tingginya NTP tersebut banyak ditopang sektor pertanian di kawasan transmigrasi. 

Suhardi Duka menyampaikan hal itu di Rakor Tematik Ketransmigrasian 2025 bersama Menteri Transmigras, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Ballroom Maleo, Mamuju Jumat (18/07) malam.

"Yang menggembirakan di Sulawesi Barat NTP petani itu 146 yang jauh di atas NTP nasional. Jadi kalau sesungguhnya lihat petani di Sulawesi Barat itu cukup sejahtera dengan NTP 146, tapi itu ditopang oleh petani pekebun, utamanya di sektor sawit," kata Suhardi Duka.

Perkebunan sawit di Sulawesi Barat banyak berada di Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Kedianya merupakan daerah sentra transmigrasi.

"Pak Menteri tadi sempat wawancara dengan salah satu penghuni transmigrasi yang telah bermukim di Kabupaten Mamuju Tengah, dia sudah haji, dan sudah bisa mendapatkan 15 juta per bulan.
Saya kira ini wujud bahwa kesejahteraan petani treansmigrasi di Sulawesi barat cukup baik," tutur Suhardi Duka.

Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa transmigrasi berdampak besar terhadap ekonomi warga. Dengan demikian, Suhardi Duka yakin transmigrasi bisa jadi jalan keluar dari kemiskinan yang masih membayangi provinsi ke-33 ini.

Saat ini, angka kemiskinan di Sulawesi Barat, sambung Gubernur Suhardi Duka masih di atas 10 persen. Persentase yang masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Meski begitu, ia mengungkap, partisipasi masyarakat lokal dalam program transmigrasi sejak dimulai pada tahun 1981 masih sangat kecil. Sebagian besar peserta berasal dari luar Sulawesi Barat.

"Pola transmigrasi yang lalu 80 Persen itu adalah Jawa, Bali, Lombok, dan Sunda. 20 Persen adalah APBDT. APBDT ini meliputi orang-orang yang berada di Sulawesi Selatan jadi kita kebagian di daerah asal itu paling kebagian 10–20 kk, karena APBDT nya diambil dari Makassar, Bone di Sulawesi Selatan. Sehingga itu, kesempatan kami untuk ikut transmigrasi di masa yang lalu itu sangat sangat kecil," ungkapnya.

Karena itu, Suhardi berharap pemerintah memberi porsi lebih besar untuk transmigrasi lokal, terutama bagi warga miskin di tiap kabupaten.

Apalagi Menteri Transmigrasi telah menyebut bahwa program ini bukan sekadar memindahkan penduduk, tapi juga mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Jika penduduk-penduduk miskin yang ada di setiap kabupaten ini kita bisa pindahkan masuk di lokasi transmigrasi, saya kira itu adalah bagian untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat,” lanjutnya.

Sulawesi Barat punya sumber daya besar untuk mendukung hal tersebut. Menurut Suhardi Duka, dari 195.822 hektare kawasan transmigrasi yang tersebar di enam kabupaten, sebanyak 24.000 hektare dinilai siap dikembangkan.

Potensi lahan transmigrasi siap dikembangkan seperti Tobadak, Mamuju Tengah: 7.344 hektare untuk kakao dan peternakan. Ada juga di Mambidan Mehalaan, Mamasa seluas 3.500 hektare untuk kakao, kopi, hortikultura, dan ternak.  

Di Tubbi Taramanuq, Polman 4.000 hektare untuk kopi, kakao, hortikultura, dan peternakan. Kalukku, Mamuju 3.000 hektare untuk peternakan dan kakao. Sarudu-Baras, Pasangkayu 3.500 hektare untuk perikanan dan ternak. Serta di Ulumanda, Majene seluas 3.000 hektare untuk kakao, kopi, dan hortikultura. (*/Naf)