Humaniora

Bincang Ekonomi yang Berkelanjutan, ICMI Sulbar Sasar UNIMAJU

Wacana.info
(Foto/Istimewa)

MAMUJU--“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada pendekatan yang top-down. Harus ada ruang yang cukup luas bagi kelompok rentan, ormas keagamaan, dan akademisi untuk ikut menentukan arah pembangunan. Kolaborasi bukan sekadar sinergi teknis, tapi ikhtiar kolektif menuju pembangunan yang berkah, adil, dan berkelanjutan,". Ketua Umum MPW ICMI Orwil Sulawesi Barat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi dalam paparannya.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kembali melanjutkan langkah strategisnya melalui program ICMI Goes to Campus. Kali ini digelar di Universitas Muhammadiyah Mamuju (UNIMAJU), Sulawesi Barat, Sabtu (12/07). Ratusan mahasiswa serta segenap civitas akademika UNIMAJU turut hadir pada agenda yang dikemas dalam format dialog tematik bertajuk 'Menata Ekonomi Sulawesi Barat yang berkelanjutan: sinergi riset, lokalitas, dan tata kelola inklusif' itu.

Kegiatan tersebut mendaulat tiga narasumber utama. Ketiganya masing-masing; Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, Rektor UNIMAJU, Dr. H. Muh. Tahir, M.Si. serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIMAJU, Muhammad Arsyad, S.Pd.I., MM. Ketiganya menyampaikan pandangan yang saling melengkapi tentang arah pembangunan ekonomi yang ideal, berbasis nilai, data, dan kolaborasi.

Secara umum, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi memberi penekanan terkait tantangan utama pembangunan saat ini yanmg bukan hanya soal angka kemiskinan.

"Tetapi juga soal ketimpangan partisipasi dan fragmentasi aktor pembangunan. Penting untuk menciptakan tata kelola inklusif yang memberi ruang bagi kelompok rentan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk terlibat sejak perencanaan," ujar nya.

UNIMAJU sendiri jadi kampus keempat di Sulawesi Barat yang dikunjungi oleh ICMI dalam rangkaian program tersebut. Sebelumnya digelar pada sejumlah kampus di Sulawesi Barat, diantaranya STAIN Majene, Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), dan Universitas Tomakaka Mamuju (Unika). 

Kehadiran program ini sebagai upaya meneguhkan komitmen ICMI sebagai wadah fasilitasi gagasan akademis dengan pemangku kebijakan di daerah, menjembatani kepentingan ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan kebutuhan pembangunan.

Rektor UNIMAJU, Dr. H. Muh. Tahir, M.Si menguraikan, perguruan tinggi harus menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menyoroti pentingnya riset aplikatif dan kemitraan kampus dengan pemerintah serta pelaku usaha lokal.

“Perguruan tinggi tidak boleh hanya jadi menara gading. Kami di UNIMAJU berkomitmen untuk menjembatani riset dengan kebutuhan riil masyarakat dan daerah. Inilah makna dari keberlanjutan: riset yang berdampak,” tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Arsyad, S.Pd.I., MM. mengangkat isu pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari pendekatan ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data BPS 2024, kemiskinan di Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional, dan kondisi ini menurutnya menuntut langkah kolaboratif dan pemberdayaan ekonomi yang lebih konkret.

“Pemerintah, swasta, dan kampus harus bersinergi mengangkat daya beli masyarakat. Kuncinya ada pada UKM, pelatihan keterampilan, dan akses kerja. Jangan biarkan masyarakat hanya jadi objek bantuan, tapi harus diposisikan sebagai subjek perubahan,” tegasnya.

Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang aktif berdiskusi, menyampaikan refleksi kritis, dan mempertanyakan praktik-praktik tata kelola anggaran, peran kampus dalam pengentasan kemiskinan, serta digitalisasi sektor ekonomi lokal.

Dengan menyasar kampus sebagai ruang strategis dialog publik, ICMI Goes to Campus di UNIMAJU tidak hanya menjadi forum intelektual, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen ICMI untuk menghubungkan dunia ilmu dan dunia kebijakan, menyinergikan kekuatan moral, intelektual, dan sosial dalam pembangunan daerah.

ICMI Sulawesi Barat bertekad untuk terus menghadirkan kegiatan serupa di berbagai kampus lainnya, mengokohkan peran intelektual muslim sebagai agen perubahan sosial yang inklusif, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat Sulawesi Barat. (*)