MAMUJU-Sejumlah OPD yang jadi mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakoni rapat kerja bersama sejumlah anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Kamis (03/07). Pertemuan jadi momentum untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. 

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Sulawesi Barat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi I, H. Haluddin, dan Sekretaris Komisi I, Irbad Kaimuddin. Sederet OPD yang jadi mitra kerja Komisi I DPRD Sulawesi Barat diantaranya; Sekretariat DPRD Sulawesi Barat, Biro Ortala, Inspektorat, BPKPD, Satpol-PP, Diskominfo, Biro Umum, Kesbangpol, Disdukcapil, BPSDM, Biro Tapem.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi. 

Dalam rapat tersebut, Komisi I membahas secara rinci laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing OPD selama tahun anggaran 2024, termasuk capaian Kinerja, serapan anggaran, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

Syamsul Samad mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

"Oleh karena itu, kami memerlukan laporan yang komprehensif dari setiap OPD sebagai bahan evaluasi," ujar Syamsul Samad.

Rapat tersebut juga jadi forum komunikasi dan klarifikasi antara legislatif dan eksekutif untuk menyempurnakan substansi Ranperda sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut di tingkat badan anggaran dan rapat paripurna DPRD.

DPRD Provinsi Sulawesi Barat sendiri berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang baik dan bertanggung jawab. (*/Naf)