MAMUJU--"Rapat ini bukan hanya bagian dari formalitas pengesahan Ranperda, tetapi juga momentum evaluasi bersama agar pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulbar. Kami terbuka terhadap setiap masukan dari legislatif demi penyempurnaan tata kelola yang lebih baik,". Hal itu jadi penegasan yang disampaikan Kepala BPKPD Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo di sela-sela rapat pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 bersama DPRD Sulawesi Barat, Senin (30/06).

Hadir pada agenda tersebut Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Barat, Irwan Pababari serta dihadiri anggota legislatif lainnya seperti Habsi Wahid. 

Agenda pembahasan dalam rapat tersebut difokuskan pada evaluasi dan klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan APBD 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain Masriadi Nadi Atjo, juga hadir dalam pertemuan tersebut para pejabat eselon III, antara lain Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah, A. Bisyri Noor.

Hadir pula pejabat eselon IV, yakni Kasubid Akuntansi Keuangan Indah Mustika Sari, Kasubid Bina Kabupaten Amir Hamzah, dan staf teknis lainnya.

Dalam rapat, terjadi diskusi konstruktif antara jajaran BPKPD dan para anggota Komisi II DPRD, yang mencakup penjabaran teknis atas pelaksanaan anggaran serta respon terhadap catatan strategis yang disampaikan oleh dewan.

Menurut Masriadi, pihaknya punya komitmen penuh dalam hal menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rapat tersebut juga jadi bagian dari proses penting dalam siklus keuangan daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. (*/Naf)