MAMUJU--Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) gugus tugas reforma agraria Provinsi Sulawesi Barat dibuka oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka di Ballroom Andi Depu Lt. 3 Kantor Gubernur, Rabu (25/06).

Dalam sabutannya, Suhardi Duka menekankan pentingnya peran lintas sektor dalam pelaksanaan program tersebut. Kata dia, suksesnya pengaplikasian reforma agraria bakal berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan lahan, dapat menangani konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan serta menjaga kehidupan masyarakat," ucap Gubernur Suhardi Duka.

Turut hadir pada agenda tersebut, jajaran Forkopimda Sulawesi Barat, Kepala BPN Sulawesi Barat, Budi Kristiyana, Plh Sekertaris Pemprov Sulawesi Barat, Herdin Ismail, Balai Kehutanan Wilayah Sulawesi, tim gugus tugas, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulawesi Barat.

"Jadi kita harap reforma agraria di Sulbar bisa berjalan dengan baik yang dikerjakan bersama. Saya waktu di DPR RI Komisi IV sangat kritis terhadap ketidak adilan kepemilikan tanah di Indonesia," sambung dia.

Apalagi, kata Gubernur Suhardi Duka, Presiden Prabowo Subianto punya komitmen yang jelas dengan pelaksanaan reforma agraria demi terciptanya rasa adil, sekaligus menciptakan kemakmuran di tengah kepemilikan rakyat.

"Jadi saya sangat menyambut reforma agraria yang dilaksanakan BPN Sulbar. Apalagi sesuai penyampaian Kepala BPN bahwa target tahun 2025 kita sudah mencapai 95 persen pada bulan Juni ini," beber Gubernur Suhardi Duka.

Sementara itu, Kepala BPN Sulawesi Barat, Budi Kristiyana menyampaikan, Rakor awal ini dilaksanakan untuk percepatan program reforma agraria. Terlebih karena reforma agraria merupakan program strategis nasional.

"Ini memiliki peran penting untuk pemasaran, kepemilikan dan pemanfaatan serta penyelesaian konflik agraria," urai dia.

Reforma agraria, sambung Budi, dilaksanakan dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan investasi wilayah Sulawesi Barat.

"Dapat menjadi peluang pengembangan infrastruktur, pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi di Sulbar," tutup Budi Kristiyana. (*/Naf)