MAMUJU—Berbagai program strategis lintas bidang yang ada di Dinas Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 dipaparkan di hadapan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, Rabu (17/06). Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra menegaskan, sederet rencana kerja tahun 2026 itu semaksimal mungkin telah sejalan dengan visi misi pemerintahan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga.

Dalam paparannya, Mohammad Ali Chandra menekankan, seluruh program Dinas ESDM tahun 2026 difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan memperkuat akses energi yang berkeadilan.

"Penyusunan program kerja ini agar benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung arah pembangunan dan ekonomi Sulbar yang inklusif dan berkelanjutan," urai Chandra.

Di hadapan gubernur, beberapa program kerja Dinas ESDM Sulawesi Barat tahun 2026 dipaparkan Chandra. Di Bidang Energi, difokuskan pada pembangunan PLTMH dan PLTS untuk 19 desa yang belum terjangkau listrik PLN, penyusunan studi kelayakan untuk mendukung pengajuan program ke APBD/APBN, revisi Perda RUED yang tidak lagi sesuai kondisi riil, serta fasilitasi pembangunan depo BBM untuk memperkuat ketahanan energi.

Di Bidang Ketenagalistrikan, Dinas ESDM memprioritaskan program listrik gratis untuk rumah tangga miskin tanpa meteran, sebagai bentuk keadilan sosial.

"Listrik bukan hanya soal teknis, tapi juga soal pemerataan akses dan rasa keadilan di tengah masyarakat," kata Chandra.

Dinas ESDM Sulawesi Barat juga akan memperkuat penegakan regulasi terhadap pembangkit yang belum memenuhi syarat perizinan seperti IUPTLS, SLO, dan sertifikasi tenaga teknik, serta menyusun dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) untuk mendukung target RUPTL 2025–2034 sebesar 1.800 MW.

Di Bidang Geologi dan Air Tanah, akan difokuskan pada penyusunan peta kawasan rawan bencana, zona konservasi air tanah, serta nilai perolehan air tanah sebagai basis kebijakan. Sementara itu, di bidang mineral dan batubara, Dinas menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku usaha tambang terhadap pelaporan dan perizinan.

"Kami akan dorong peningkatan kepatuhan dan pengembangan sistem basis data publik agar pengawasan terhadap legalitas tambang menjadi lebih transparan," sambung dia.

Kesekretariatan Dinas ESDM Sulawesi Barat pun demikian. Tetap memperkuat sistem pendukung administrasi agar pelaksanaan program lintas bidang berjalan efektif.

Gubernur Suhardi Duka sendiri berpesan agar Dinas ESDM fokus pada implementasi visi-misi panca daya dan menyelesaikan sejumlah program prioritas seperti revisi WPR Sulawesi Barat, pengelolaan pertambangan Logam Tanah Jarang (LTJ), listrik gratis untuk warga kurang mampu, dan pembangunan PLTS di fasilitas umum.

"Program ini harus betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat dan mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat ” begitu kata Gubernur Suhardi Duka.

Hadir pada agenda tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad, Asisten Bidang Administrasi Umum, Amujib, Kepala BPKPD, Masriadi Nadi Atjo, serta para kepala bidang dari Bapperida dan Dinas ESDM Sulawesi Barat. (*/Naf)