MAMUJU--Gerbong evaluasi bagi para Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kabupaten Mamuju mulai digerakkan. Berbekal sejumlah laporan yang ia terima, Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi sepertinya mulai geram atas rendahnya Kinerja para PPPK lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju.

Hal tersebut Sutinah saat membuka forum OPD dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mamuju tahun 2026 di aula kantor bupati Mamuju, Rabu (16/04).

Sutinah mengungkapkan, ada sekian banyak laporan dan keluhan tentang keberadaan PPPK yang tak melaksanakan tugas dengan baik. Tak hanya itu, ada juga yang sangat jarang berada di tempat kerja.

Pengangkatan PPPK diharapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan. Rendahnya Kinerja PPPK tersebut justru menjadi 'beban' karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi.

"Padahal di sisi lain, pemerintah kabupaten Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai milyaran rupiah dari APBD," tutur Sutinah.

Sutinah pun meminta para camat maupun kepala desa untuk memberikan laporan Kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk di evaluasi. Sangsi tegas bagi mereka yang tak berkinerja sesuai aturan bahkan telah disiapkan. Tak main-main, mereka terancam tak lagi menerima perpanjangan SK. (*/Naf)