MAMUJU--Secara umum, Provinsi Sulawesi Barat masuk dalam kategori rawan sedang untuk Pemilihan serentak tahun 2024 ini. Berdasarkan peta kerawanan Pemilihan serentak yang dirilis Bawaslu Sulawesi Barat, persentase kerawanan provinsi ke-33 ini ada di angka 76 Persen; urutan ke-11 dari 28 provinsi yang masuk dalam kategori serupa.

Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak yang dirilis oleh Bawaslu Sulawesi Barat itu juga memotret bobot skor untuk tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung. Angka yang dihasilkan dari indikator gabungan antara provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat menghasilkan angka 46,96 alias sedang.

Skor 46,96 di atas dihasilkan dari bobot untuk segmen sosial politik (4,18), pencalonan (6,86), kampanye (16,92) serta bobot skor untuk pungut hitung (19,01). Jika beberapa segmen itu dipersempit, indikator kampanye terbilang cukup menyedot perhatian.

Paling tidak ada empat isu utama yang ter-capture pada indikator kampanye; penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (3,99), pelibatan aparatur pemerintah dalam kegiatan kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (3,99), dugaan praktik politik uang (4,37), serta materi kampanye yang mengandung SARA, fitnah, hoaks, hasutan dan adu domba (4,56).

"Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak tahun 2024 ini akan memudahkan Bawaslu dalam menyusun strategi pencegahan dan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan dan pada aspek apa saja bobot pengawasan difokuskan," beber Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Nasrul Nasrul Muhayyang dalam launching pemetaan kerawanan Pemilihan serentak Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di ball room d'Maleo hotel Mamuju, Selasa (10/09) malam.

Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik

Bawaslu Sulawesi Barat dalam peta kerawanan Pemilihan serentak yang telah disusun juga memberi atensi pada potensi polarisasi masyarakat dan dukungan publik khususnya di masa kampanye.

(Foto/Istimewa)

Bawaslu Sulawesi Barat melihat potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik yang harus menjadi perhatian semua pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan berjalan. Politisasi SARA, penggunaan hoaks serta fitnah cukup berpotensi  digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

Tak hanya itu, penggunaan media sosial untuk kontestasi di momentum pemilihan tahun ini pun tak luput dari pemetaan Bawaslu. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-angkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak poltik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

"Untuk itu, perlu dilakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan pemilihan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung serta menjadi basis data untuk menyusun program pencegahan," sumbang Hamrana Hakim, pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat divisi pencegahan, Parmas dan Humas.

Sekadar informasi, launching pemetaan kerawanan Pemilihan serentak tahun 2024 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat malam itu juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Barat, Mustari Mula sekaligus mewakili Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, Kasrem 142/Tatag, Kolonel Arh Dedik Ermanto, Kabag bin biro OPS Polda Sulawesi Barat, AKBP MUH Ikbal, Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar, ketua FKDM Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail, Sekretaris Badam Kesbangpol Sulawesi Barat, Muh Yusuf Tahir, serta sejumlah tamu undangan lainnya. (*/Naf)