MAMUJU--Puluhan mahasiswa dari berbagai latar belakang organisasi menggelar aksi unjuk rasa di kompleks kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (9/07) siang. Meminta Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin mengevaluasi OPD yang dinilai bermasalah jadi tuntutan utama para mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa peduli Sulbar dalam aksi unjuk rasa tersebut.

Darmin, koordinator aksi menilai, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seolah berjalan tanpa arah yang jelas. Kondisinya kian parah lantaran sebagian kepala OPD berlagak seolah anti kritik.

"Jika betul pemerintahan sekarang anti kritik maka jangan menjadi seorang pejabat, karena salah satu tugas masyarakat dan mahasiswa adalah mengkritik Kinerja pemerintah daerah jika dianggap tidak benar," kata Darmin dalam orasinya.

Akbar yang ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) cabang Mamuju pun mengutarakan kritikannya terkait Kinerja dua OPD yang dinilai punya alergi berlebih atas setiap kritikan. Kepada kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Akbar mendesak keduanya untuk dapat bertemu dengan massa aksi.

"Untuk mendengarkan secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, aksi hari ini adalah sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Sulbar atas permasalahan yang ada di Sulbar," keluh Akbar.

Dalam prosesnya, puluhan mahasiswa tersebut sempat terlibat aksi saling dorong dengan pihak pengamanan. Beruntung karena aksi tersebut tak sampai berlanjut ke hal-hal yang lebih ekstrem lagi.

Sayang seribu sayang. Jalannya aksi unjuk rasa tersebut meninggalkan satu catatan buram. Massa aksi memang membubarkan diri dengan damai, namun tindakan oknum Satpol PP yang terekam menginjak bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) jadi awal mula persoalan baru.

Capture Video Seorang Oknum Satpol PP Menginjak Bendera HMI. (Foto/Istimewa)

Dalam satu tayangan video terlihat jelas bagaimana salah seorang oknum Satpol PP yang mematahkan tiang bendera HMI sekaligus terlihat menginjak bendera organisasi mahasiswa yang didirikan oleh pahlawan nasional, Lafran Pane itu.

Ihram Imet, Presidium MD Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mamuju itu mengatakan, menginjak bendera HMI sama halnya dengan mendiskreditkan organisasi sebagai sebuah organisasi besar. Sesuatu yang sangat ia sayangkan.

"Jika benar ada aksi menginjak bendera HMI di tengah unjuk rasa, itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Mestinya, kalau ada niatan untuk hendak mengamankan bendera itu, yah harusnya tak perlu sampai diinjak begitu. Cukup dengan menyingkirkannya saja, tak harus diinjak," sesal Imet kepada WACANA.Info.

Alumni fakultas hukum, UMI Makassar itu pun mendesa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya kepada keluarga besar HMI atas kejadian tersebut. Baginya, bendera merupakan simbol satu organisasi yang wajib dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Ihram Imet. (Foto/Istimewa)

"Sebab di sana ada logo yang merupakan cerminan atau represetasi semangat perjuangan HMI yang sama sekali tak boleh dilecehkan dengan cara diinjak-injak seperti itu. Kalau saya, yah Pemprov harus menyampaikan permohonan maaf," Imet, direktur Sandeq institut itu menambahkan.

Idealnya, masih oleh Imet, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat punya semacam mekanisme tertentu dalam hal penanganan aksi unjuk rasa. Sesuatu yang mesti dipahami secara utuh oleh semua pihak, termasuk oleh Satpol PP.

"Punya standar atau semacam aturan yang jelas terkait apa dan bagaimana penangana aksi unjuk rasa itu. Bagaimana peran Satpol PP dalam penanganan massa. Karena kalau tidak dipahami secara utuh agar semua pihak bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kondisinya suda seperti ini, saya kira pemerintah harus menyampaikan permintaan maafnya," simpul Ihram Imet. (*/Naf)