MAMUJU--Sudah sejak beberapa waktu terakhir KPU Kabupaten Mamasa belum juga memperoleh anggaran untuk menutupi tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Baru Rp 3 Miliar yang siap di rekening KPU Mamasa, dari Rp 35 Miliar yang disepakati dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KPU Mamasa mengaku sudah sangat keteteran untuk membiayai sejumlah tahapan Pilkada. Mulai dari pembentukan badan adhoc, rekrutmen Pantarlih atau PPDP, serta tahapan-tahapan Pilkada yang telah berderet rapi di waktu-waktu yang akan datang.

KPU Provinsi Sulawesi Barat memang telah memberi atensi khusus untuk kondisi di Mamasa itu. Said Usman Umar, Ketua KPU Sulawesi Barat mengaku telah banyak menerima informasi bahwa KPU Kabupaten Mamasa terus berkoordinasi dengan jajaran pemerintah Kabupaten Mamasa untuk mencari solusi dari persoalan tersebut.

"Karena di satu sisi, kita juga memahami kondisi keuangan daerah di Mamasa. Hanya saja, tahapan Pilkada ini terus bergulir. Yang mana sudah barang tentu wajib untuk dibiayai oleh pemerintah daerah," ucap Said Usman Umar kepada WACANA.Info, Rabu (12/06) malam.

Said Usman Umar. (Foto/Instagram KPU Sulbar)

Entah solusinya bakal seperti apa, Said Usman menegaskan, pada prinsipnya, tahapan Pilkada wajib untuk terus dijalankan. Soal mekanisme realisasi anggaran dari pemerintah daerah, itu semata-mata tentang hal yang bersifat teknis saja.

"Terserah akan seperti apa mekanismenya. Karena tahapan harus dijalankan, yah kami melihat bahwa anggarannya harus ada. Kalaupun secara teknis itu harus di angsur, yang penting tiap tahapan anggarannya harus ada. Prinsipnya, anggaran untuk tahapan Pilkada itu harus, wajib tersedia" begitu kata Said Usman Umar.

Kemeterian Dalam Negeri sedianya telah mengintruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar merealisasikan anggaran Pilkada tahun 2024 itu dalam dua tahap. 40 Persen untuk tahap pertama, menyusul 60 Persen di tahap kedua.

"Kondisi tersebut sekaligus akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk melakukan adendum atas NPHD yang sudah ditandatangani bersama," pungkas Said Usman Umar.

Harapkan Ada Solusi

Satu poin rekomendasi dalam Rakor DPRD Sulawesi Barat bersama stake holder pelaksana Pilkada adalah tentang upaya mencari solusi untuk menuntaskan masalah anggaran Pilkada di Kabupaten Mamasa. Koordinator desk Pilkada, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Yusuf Tahir menyebut, dalam waktu dekat, DPRD Sulawesi Barat bersama TAPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Mamasa.

"Kita tinggal tunggu saja undangannya. Yang jelas, informasinya pertemuan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Yusuf Tahir.

Muhammad Yusuf Tahir. (Foto/Kesbangpol Sulbar)

Pertemuan tersebut, masih oleh pria yang Plt Kepala Kesbangpol Sulawesi barat itu, adalah upaya bersama untuk mengetahui akar persoalan mengapa anggaran untuk tahapan Pilkada di Mamasa itu belum juga dapat direalisasikan. Harapannya, akan hal positif yang bisa dijadikan solusi untuk persoalan tersebut.

"Ini juga menjadi atensi pemerintah provinsi yah. Sebab, apapun alasannya, tahapan Pilkada itu harus dijalankan. Wajib hukumnya. Nah, kita tentu berharap, nantinya dalam pertemuan itu akan ada solusi bersama antara Pemda Mamasa dan juga pihak KPU agar seluruh agenda penting itu bisa sama-sama kita jalankan," tutup Muhammad Yusuf Tahir. (*/Naf)