MAMUJU--KPU Kabupaten Mamuju telah melantik 303 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pilkada serentak tahun 2024. Mereka pun telah ditunggu oleh sejumlah tugas penting.

Ibnu Imat Totori mengatakan, salah satu tugas yang mesti segera dilakukan oleh anggota PPS adalah berkoordinasi dengan aparat pemerintah tingkat desa atau kelurahan. Termasuk berkoordinasi dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang sebelumnya telah terbentuk.

"Mereka langsung melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. Membentuk sekretariat, serta secara rutin berkoordinasi dengan PPK," ucap Ibnu Imat Totori, Senin (27/05).

Ditemui di ruang kerjanya, komisioner KPU Mamuju divisi sosialisasi pendidikan pemilih, SDM dan partisipasi masyarakat itu menambahkan, tugas penting lainnya yang mesti dituntaskan PPS adalah tentang pemutakhiran data pemilih. Termasuk membentuk Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

"Pembentukan Pantarlih itu rencananya nanti di bulan Juni. Saat ini teman-teman PPS sudah harus memulai melakukan pemutakhiran data. Berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat untuk mendapatkan informasi seputar data pemilih. Mulai melakukan sortir, misalnya kalau ada warga setempat yang pindah atau meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu semua sudah harus tercatat," urai Ibnu Imat Totori.

Pemetaan TPS oleh KPU Kabupaten Mamuju. (Foto/Instagram KPU Kabupaten Mamuju)

Diproyeksi 750 TPS

Berbeda dengan pelaksanaan Pemilu, regulasi telah mengatur batas maksimal jumlah pemilih di TPS untuk Pilkada yakni sebanyak 600 orang. Berkurang setengahnya jika dibandingkan dengan batas maksimal jumalh pemilih tiap TPS di Pemilu.

Dengan begitu, jumlah TPS di gelaran Pilkada serentak dipastikan bakal berkurang. KPU Kabupaten Mamuju sendiri telah memproyeksikan jumlah TPS di Pilkada serentak tahun ini sebanyak 750 TPS. Berkurang dari jumlah TPS di Pemilu Februari 2024 lalu yang jumlahnya mencapai 800 lebih.

Kepada WACANA.Info, Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Hasdaris menjelaskan, 750 TPS itu masih bersifat sementara. Baru sekadar proyeksi. Semua tergantung proses pemutakhiran data pemilih yang bakal dilakukan oleh penyelenggara adhoc.

"Ini juga sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektifiktas. Jumlah 750 TPS itu baru proyeksi yang kami buat. Nanti kita lihat angka pastinya berapa. Itu akan sangat tergantung oleh pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan oleh PPK, PPS termasuk Pantarlih," begitu kata Hasdaris, komisioner KPU Kabupaten Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi itu.