MAMUJU--“Selain kebutuhan produktifitas perkebunan sawit, akses ini (jembatan penghubung Leling Barat-Tobadak) juga sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan. Selama ini mereka harus berputar keluar ke jalan trans Sulawesi untuk mengakses daerah disebelah padahal yang membatasi hanya aliran sungai yang bisa difasilitasi infrastrukturnya dengan pembangunan jembatan oleh pemerintah provinsi karena lintas kabupaten,”. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Rabu (22/11).

Lewat rilis tertulis yang diterima WACANA.Info, Suraidah mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit. Politisi Demokrat itu menilai, hingga kini Pemprov belum memberikan titik terang terkait rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Leling Barat, Tommo Kabupaten Mamuju dengan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

Padahal, kata dia, akses tersebut bukan hanya bakal memberi kemudahan akses mobilisasi hasil perkebunan sawit. Tetapi juga akan menjawab harapan masyarakat yang telah menanti akses jalan jembatan itu dibuka

Bagi Suraidah, tak ada alasan untuk tidak mendorong pembangunan infrastrukturnya. Apalagi kondisi tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran.

“Kondisi itu memungkinkan karena ada anggaran yang bisa didorong kesana dari DBH sawit itu. Tapi sampai sekarang saya belum temukan dimana komitmen eksekutif dalam postur anggaran secara spesifik terkait rencana pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten itu dari Kabe Desa Leling Barat ke Tobadak. Kenapa harus di sana, karena kita tahu bahwa daerah itu juga penghasil sawit. Kita mau ada azas keadilan dalam pemerataan pembangunan. Masa iya saat berusaha bersama sama, pas bicara hasil, yang dapat cuma satu. Kan tidak fair cara berpikir kita sebagai penyelenggara pemerintahan kalau kesannya cuma satu daerah dominan mendapatkan DBH sawit. Olehnya saya mengingatkan pihak eksekutif terkait anggaran ini kita tidak mau ada argumentasi lain lagi bahwa peruntukannya untuk ini dan itu. Karena sudah jelas amanat kementerian keuangan itu bahwa DBH sawit itu untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” urai mantan Ketua DPRD Mamuju itu.

Kondisi Jembatan Leling Barat-Tobadak. (Foto/Istimewa)

Masih oleh Suraidah, pemerintah provinsi Sulawesi Barat mesti menjadikan masa pembahasan anggaran tahun 2024 ini sebagai kesempatan untuk bersikap. Sebab pada DBH tahun 2023 yang lalu, pembangunan jembatan itu juga belum diakomodir. Jika pada tahun anggaran 2024 mendatang tidak lagi menjadi prioritas, masyarakat bisa menilai kehadiran pemerintah di masa transisi kepemimpinan di Sulawesi Barat membawa manfaat atau tidak. 

“Silakan masyarakat melihat kehadiran pemerintahan kali ini apa membawa maslahat atau mudharat. Artinya kita mau melihat pihak eksekutif (Pemprov) mau atau tidak untuk berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk daerah yang juga penghasil sawit ini. Mau tidak memenuhi kebutuhan rakyat atau tidak. Kalau kami di DPRD nyata mendorong itu dan menjadi keharusan,” teas Suraidah Suhardi. 

Untuk informasi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH perkebunan sawit, DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah. (*/Naf)