POLEWALI--Bukan lembaga yang secara langsung terlibat dalam gelaran Pemilu ataupun Pilkada memang (seperti KPU dan Bawaslu). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) punya Tupoksi tersendiri dalam memastikan jalannya momentum politik di Indonesia berlangsung secara ideal dan sehat.

Sudah sejak beberapa tahun terakhir, KPI bersama KPU, Bawaslu dan juga Dewan Pers punya kesepakatan khusus terkait bagaimana memastikan konten siaran di sejumlah lembaga penyiaran atau pun lajur pemberitaan di berbagai media massa tersaji secara ideal dan berimbang.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat, Mu'min menguraikan, kerja sama antarlembaga itu bahkan sudah tertuang dalam lembar Memorandum of Understanding (MoU) sejak beberapa tahun terakhir.

"Kita saat ini masih menunggu petunjuk teknis terkait MoU bersama Dewan Pers, KPU dan Bawaslu itu," ucap Mu'min yang ditemui di sela-sela agenda literasi media di gedung MK Unasman Polewali, Selasa (26/09).

Dalam tahapan kampanye Pemilu maupun Pilkada, kata Mu'min, KPI ataupun KPID punya tugas utama yakni memastikan setiap konten siaran atau konten kampanye di ragam lembaga penyiaran itu disajikan secara berimbang. Tak boleh ada satu lembaga penyiaran yang dalam aktivitasnya hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

"Jadi sebenarnya ini sangat penting. Apalagi kita di Sulbar ini kan ada sejumlah stasiun radio, maupun stasiun televisi yang terbilang aktif beroperasi. Kita ingin agar model pengawasannya kepada sejumlah lembaga penyiaran itu bisa dilakukan secara maksimal. Hal tersebut tak lepas dari semangat kita semua dalam menciptakan Pemilu atau Pilkada yang berkualitas," urai Mu'min.

Mengingat pentingnya agenda di atas, Mu'min berharap, semua pihak dapat terlibat aktif dalam hal mendukung terwujudnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih ideal lagi. Termasuk keberpihakan pemerintah daerah yang diharapkan mampu hadir secara nyata untuk suksesnya momentum elektoral itu.

"Menurut kami, di sinilah pembuktian komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perhelatan politik dapat berlangsung secara baik. Ujungnya kan, hasil dari Pemilu dan Pilkada yang berkualitas itu kami yakini juga bakal menghadirkan pemimpin nasional atau pemimpin di daerah yang juga benar-benar mampu mewujudkan harapan akan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi," Mu'min, mantan aktivis HMI itu menutup.

KPID dan Unasman Teken MoU

Dalam kunjungannya di Unasman, KPID juga menyepakati nota kesepahaman bersama terkait literasi media pemantauan dan pengawasan isi siaran. Sejumlah Komisioner KPID Sulawesi Barat lainnya; Firman Getaran, Naluria Islami dan Hadrawati menyaksikan penandatanganan MoU antara KPID dan Unasman yang dalam hal ini diteken langsung oleh Mu'min dan Rektor Unasman, Chuduriah Sahabuddin.

KPID Sulbar dan Unasman Sepakati Perjanjian Kerja Sama. (Foto/Istimewa)  

MoU tersebut memuat komitmen KPID dan Unasman dalam hal pemutakhiran program pendidikan dan penyelenggaraan pengajaran, pemagangan, riset dan pengembangan serta bidang pengabdian masyarakat.

Kesepakatan tersebut, oleh kedua lembaga itu, didasarkan pada prinsip saling membantu dalam usaha melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif isi siaran televisi dan radio. (*/Naf)