MAMUJU--Menekan angka kemiskinan ekstrim serta menahan laju pernikahan anak usia dini, merupakan dua isu yang menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bersama dengan menuntaskan stunting dan angka putus sekolah, serta berbagai macam isu lainnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh telah menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk dapat berkolaborasi. Lebih fokus lagi dalam bekerja utamanya untuk menyelesaikan beberapa poin permasalahan tersebut. 

Sebagai salah satu bentuk tindaklanjut dari instruksi Pj Gubernur itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat bertandang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Senin (3/07).

Pada kesempatan itu, baik Muhammad Rahmat maupun Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Djamila mendiskusikan beberapa hal terkait strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan dan pernikahan anak usia dini.

"Kami ingin membangun kolaborasi dan kerja sama dalam berusha menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan pencengahan pernikahan dini," ucap Muhammad Rahmat dalam keterangan tertulisnya kepada WACANA.Info.

Provinsi Sulawesi Barat memang masih jadi daerah dengan angka kemiskinan dan jumlah pernikahan anak usia dini yang terbilang masih tinggi. Wajar jika isu tersebut jadi poin yang terus disuarakan oleh Prof Zudan Arif Fakrulloh, pria yang kini mengemban tanggung jawab sebagai Pj Gubernur di provinsi ke-33 ini.

Saat memimpin apel pagi usai libur Idul Adha, kepada OPD yang bersentuhan langsung dengan isu stunting, kemiskinan, pernikahan dini dan anak putus sekolah serta inflasi, Prof Zudan berharap untuk dapat melakukan intervensi yang lebih jauh lagi. Bahkan sampai ke tingkat desa.

"Tolong para kepala dinas tahap instalasi segera dilakukan. Tolong teman-teman turun ke desa, ajak kepala bidang ajak Puskesmas segera implemantasikan kerja," begitu kata Prof Zudan Arif Fakrulloh. (ADV)