JAKARTA--Stunting jadi satu persoalan yang mendapat atensi khusus dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Betapa tidak, di level nasional, Sulawesi Barat masih jadi provinsi dengan angkta stunting yang terbilang cukup tinggi.

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menilai, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menekan angka stunting adalah dengan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Utamanya dengan Kementerian Agama.

Politisi Demokrat itu menjelaskan, persoalan stunting idealnya diselesaikan dengan memulainya dari hulu. Dalam hal ini bagaimana calon pasangan suami istri memiliki pengetahuan tentang stunting sebelum melangsungkan pernikahan.

Proses persiapan sebelum menikah tentu menjadi satu kewajiban dari bagi calon pasangan suami istri. Lewat fase Kursus Calon Pengantin (Suscatin), calon pasangan suami istri bakal memperoleh bimbingan perkawinan pra nikah. Lewat kolaborasi dengan Kementerian Agama, pencegahan stunting sangat mungkin disosialisasikan di fase Suscatin yang dimaksud.

"Berkolaborasi dengan Kemenag, dalam hal ini KUA (Kantor Urusan Agama). Karena upaya untuk mencegah stunting ini baiknya dimulai dari hulu. Catin (calon pengantin) tentunya berencana untuk punya anak. Untuk itu, perlu pendampingan dan edukasi," ujar Suraidah Suhardi usai audiensi dengan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo di kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06).

"Misalnya dengan memberi pemahaman tentang pentingnya asupan gizi, secara rutin mengontrol tekanan darah selama masa kehamilan. Intinya memang perlu pendampingan bagi calon pengantin itu," begitu kata Suraidah Suhardi.

Bersama Suraidah, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh juga hadir, termasuk Kepala perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, Nuryamin. Hadir pula Serta sejumlah Kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)