MAMUJU--"Saya yakin dan percaya akan ada yang mencoba untuk menekan KPU provinsi. Tapi yang ingin saya katakan adalah integritas tetap akan kami jaga. Sehingga apa yang kita hasilkan nanti adalah para komisioner KPU yang memiliki integritas, indepensi serta wawasan tentang kepemiluan dan wawasan kebangsaan. Kami tidak akan main-main,".

Hal itu disampaikan Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar kepada WACANA.Info, Jumat (2/06) malam. 

KPU Sulawesi Barat telah secara resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu periode 2023-2028. Lewat penguman KPU Sulawesi Barat nomor 171/SDM.12.Pu/76/2-23, pelaksanaan fit and proper test untuk para calon Komisoner KPU kabupaten itu akan digelar pada hari Minggu, 4 Juni 2023 di Hotel Grand Maleo Mamuju.

(Foto/Istimewa)

Pelaksanaan fit and proper test-nya sendiri akan digelar dari pagi hingga malam hari (pelaksanaannya dilakukan secara bergantian untuk masing-masing kabupaten). Secara teknis, lima Komisioner KPU Sulawesi Barat yang akan memimpin jalannya fit and proper test dibagi dalam dua panel.

"Kita memetakannya dengan melakukan sistem panel. Pertimbangannya adalah dengan melihat background komisioner KPU provinsi dari segi wilayah. Misalnya pak Budiman (Imran), beliau tidak akan bertemu dengan calon komisioner KPU Majene, atau Asriani yang tidak akan bertemu dengan calon komisioner KPU Mamuju, dan seterusnya. Kita polanya seperti itu untuk menghindari konflik kepentingan antara KPU provinsi dengan para peserta fit and proper test," jelas Said Usman.

(Foto/Istimewa)

Masih oleh Usman, seluruh pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan akan direkam secara audio visual. Kata dia, paket video rekaman tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban ke KPU RI.

Sejumlah hal yang akan digali dari para calon komisioner KPU kabupaten diantaranya integritras dan independensi. Usman mengatakan, untuk dua aspek itu pihaknya akan melihat sikap dan visi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. 

"Kemudian pengetahuan mengenai kepemiluan. Yang akan kita kaji seperti apa pemahaman dalam hal regulasi, tahapan dan teknis kepemiliuan. Lalu tentang wawasan kebangsaan, kita alan menggali cara pandang dan implementasi mereka terjadap UUD, kebinekaan dan nilai kebangsaan. Lalu ada kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi," terang mantan aktivis HMI itu.

Tahap uji kelayakan dan kepatutan juga akan dijadikan sebagai wadah konfirmasi sekaligus klarifikasi terhadap setiap saran dan masukan dari publik terhadap calon komisioner KPU kabupaten. Usman menyebut, suara publik merupakan bagian yang tak kalah penting dalam ikhtiar menghasilkan penyelenggara Pemilu yang ideal.

(Foto/Istimewa)

"Kita juga akan menggali masukan dan tanggapan masyarakat yang mungkin selama ini ada yang masuk. Kita akan jadikan fit and proper test ini untuk menggali masukan dan tanggapan publik," demikian Said Usman Umar. (Naf/A)