MAJENE--Pedoman perilaku penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran yang idealnya tetap mewujud dan diejawantahkan oleh masing-masing lembaga penyiaran. Khususnya di bulan suci Ramdhan tahun ini, berbagai prinsip wajib untuk dipegang teguh oleh lembaga penyiaran dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam kunjungannya ke LPPL Radio Mammis Majene belum lama ini, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat, Ahmad Syafri Rasyid berharap agar lembaga penyiaran di bulan suci Ramadan tahun ini agar tetap memperhatikan imbauan KPI dalam melakukan aktivitas penyiarannya.

"Yaitu terkait penghormatan nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan dan kepatutan siaran atau tayangan dalam rangka penghormatan nilai-nilai bulan suci Ramadan," ujar Ahmad Syafri seperti dikutip dari rilis tertulis KPID Sulawesi Barat.

Di kesempatan yang sama, koordinator bidang pengawasan isi siaran, KPID Sulawesi Barat, Nur Ali menjelaskan, setiap lembaga penyiaran khususnya di bulan suci Ramadan diminta untuk menambah durasi serta frekuensi program bermuatan dakwah. Memberi ruang kepada tokoh agama yang kompeten, kredibel serta tak terkait ke organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia.

"Dan sesuai dengan standar MUI. Serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan, menayangkan atau menyiarkan adzan magrib sebagai tanda berbuka puasa dan menghormati waktu-waktu penting selama bulan Ramadhan seperti waktu sahur, imsak, dan adzan subuh sesuai waktu di wilayah layanan siaran masing-masing," urai Nur Ali.

Untuk informasi, kunjungan ke LPPL Radio Mammis Majene tersebut merupakan rangkaian agenda road show monitoring yang dilakukan oleh KPID Sulawesi Barat. Monitoring yang dilakukan ke sejumlah lembaga penyiaran sebagai bentuk perhatian dan kepedulian KPID terhadap siaran sehat sesuai tuntunan khususnya di bulan suci Ramadhan. 

KPID Sulbar serta Gerakan Literasi Digital Menuju Pemilu 2024

Di kesempatan lain, Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu’min menegaskan pentingnya literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, utamanya bagi generasi muda. Baginya, pemanfaatan teknologi informasi kini sudah hadir di hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat. Fakta yang wajib disertai dengan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi itu.

Ketua KPID Sulbar, Mu'min saat Berbicara di Forum Literasi Digital. (Foto/Manaf Harmay)

Saat jadi salah satu pembicara dalam agenda literasi digital yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat, Mu'min menilai, diperlukan lebih banyak ruang literasi untuk mengoptimalkan konten media digital dalam membangun masyarakat yang cerdas. Terlebih di masa menuju gelaran Pemilu 2024 nanti.

"Guna memberangus dan menangkal gelombang berita hoax yang kadang tak terbendung membanjiri media digital saat ini," ucap Mu'min di hadapan puluhan peserta literasi digital yang dipusatkan di salah satu hotel di Polewali, Kamis (16/03).

Suasana percakapan media sosial, utamanya di jelang pelaksanaan pesta elektoral tertentu, menurut Mu'min, sering diwarnai aksi saling sindir, saling singgung di antara pendukung kandidat atau satu kepentingan politik tertentu. Sesuatu yang kata dia jauh dari kata ideal jika merujuk pada tujuan luhur dilaksanakannya satu momentum pesta demokrasi tertentu. Penyebarluasan hoax, ujaran kebencian, apalagi sampai menyentuh isu SARA, bagi Mu'min, tak boleh lagi didiamkan.

"Tentu kita sangat prihatin bagaimana berita hoax begitu mudah masuk di semua elemen masyarakat, apalagi jelang Pemilu dan Pilkada 2024. KPID sebagai lembaga yang gencar melawan berita hoax akan terus hadir untuk memberikan literasi media digital bersama dengan lembaga penyiaran, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, secara bersama-sama berupaya semaksimal mengedukasi masyarakat agar tak mudah percaya dengan informasi aapapun, terlebih jika sumbernya tidak jelas. Intinya jangan mudah membagikan informasi sebelum menganalisa dari mana datangnya informasi tersebut. Lakukan tracking apakah sumbernya terpercaya atau tidak. Dengan demikian informasi yang yang diduga memiliki unsur hoax tadi dengan sendirinya akan berhenti pada satu titik dan tidak menjadi informasi liar yang justru dapat meresahkan masyarakat luas," pungkas Mu'min. (ADV)