MAMUJU--Di tengah kompleksitas potensi persoalan di momentum elektoran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, Bawaslu dituntut untuk senantiasa menampilkan kinerja yang maksimal. Kolaborasi adalah prinsip yang hukumnya wajib bagi Bawaslu dalam mengejewantahkan kinerja maksimal itu.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sulawesi Barat, Fitrinela Patonangi. Mendorong peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap ikhtiar pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan adalah hal yang mutlak, terlebih jika bercermin pada segala keterbatasan yang ada di tubuh Bawaslu sendiri.

Di forum sosialisasi pengawasan partisipatif bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Barat, Fitrinela menguraikan, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat tentu akan dikemas sesuai dengan aturan, budaya dan etika moral yang berlaku dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Petan tokoh agama, kata dia, begitu vital dalam hal mewujudkan pelaksaaan Pemilu dan Pemilihan sebagai bentuk perwujudnan kedaulatan sekaligus momentum mengokohkan NKRI. 

"Bukan sebaliknya, Pemilu atau Pemilihan yang justru mendistorsi kautuhan NKRI. Bawaslu secara substansial diharapkan didorong untuk menjaga kualitas Pemilu dan Pemilihan. Bukan sekadar dari segi teknis penyelenggaraannya saja, tetapi bagaimana memastikan secara etika, secara regulasi itu bisa terlaksana dengan sebaiknya-baiknya. Dengan tugas yang besar ini, kami meminta, kami berharap kepada semua elemen masyarakat, khususnya FKUB untuk bisa bersama-sama, menggandeng tangan kami, atau kami bisa menggandeng tangan FKUB sekaligus bersedia menjadi telinga, mata dan mulut kami dalam tugas besar melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024," urai Fitrinela Patonangi pada agenda yang dipusatkan di aula Kanwil Kemenag Sulawesi Barat, Rabu (15/03).

Fitrinela pun membeberkan alasan mengapa publik mesti terlibat dalam hal pengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Di hadapan sejumlah tokoh agama yang sempat hadir, ia menyebut, publik harus terlibat dalam melakukan pengawasan demi memberi garansi kepastian akan terlindunginya hak poilitik warga masyarakat. Serta memastikan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, transparan dan berintegritas. Bukan hanya dari sisi teknis penyelenggaraannya, tapi juga berintegritas dari sisi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan itu sendiri.

Penandatanganan MoU antara Bawaslu Sulbar dengan FKUB Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

"Ujaran kebencian, politisasi sara, politik identitas, politik uang, hoax dan sebagainya. Isu-isu yang mesti menjadi bahwan utama yang bisa kami titipkan agar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bisa berjalan dengan lancar dan sukses," pungkas Fitrinela Patonangi.

Penting untuk Edukasi Politik ke Masyarakat

Sekretaris FKUB Provinsi Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail menambahkan, tokoh agama mestinya mampu untuk tampil di garda terdepan dalam setiap upaya men-deliver pesan-pesan kebaikan. Dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pemilihah, tokoh agama harus mampu memberi edukasi politik kepada masyarakat.

"Bahwa kehadiran para tokoh agama ini penting dalam hal memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Pertama, kita tentu berkeinginan agar tidak ada lagi istilah, kalau saya boleh meminjam istilah Pak Pendekat Robert P Borrong yang mengatakan, 'jangan lagi ada petualang do'a di masa Pemilu'. Kita juga di muslim itu, kita berupaya supaya tidak ada lagi istilah Ustad yang dirental. Jangan lagi ada seperti itu," beber Nur Salim.

Momentum mensosialisasikan pengawasan partisipatif, di kesempatan yang sama, Bawaslu Sulawesi Barat juga menandatangani MoU dengan FKUB Sulawesi Barat terkait maksimalisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan bagi para tokoh agama. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Amri Eka Sakti juga jadi salah satu pembicara di agenda tersebut.

"Karena tidak mungkin kita bisa mengedukasi masyarakat dengan baik kalau tokoh agama tidak memberikan cara dan model berpolitik yang baik," begitu kata Nur Salim Ismail. (Naf/B)