POLMAN--Dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial, ketentraman dan ketertiban umum, akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang terus mengkhawatirkan. Bercermin dari kian pesatnya kemajuan teknologi informasi, ragam konflik sosial punya potensi besar untuk mewujud lantaran keliru dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Polman,  H. M. Natsir Rahmat saat membuka agenda literasi digital yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat di salah satu hotel di Polewali, Kamis (16/03). Di hadapan puluhan peserta, Natsir menjelaskan, potensi terjadinya konflik sosial lantaran keliru dalam memanfaatkan teknologi informasi bakal berdampak pada terganggunya stabilitas nasional dan daerah, sekaligus menghambat proses pembangunan nasional di daerah.

"Terlebih pada saat ini kita sudah memasuki tahapan Pemilu serentak tahun 2024," ucap H. M. Natsir Rahmat.

Bagi Natsir, kemajuan teknologi informasi yang merupakan sebuah keniscayaan itu mestinya memberi dampak yang baik bagi sejumlah segmen kehidupan sosial. Meski diakui, ia pun berpotensi membawa dampak buruk apabila tidak disikapi dengan bijak. 

Literasi Digital oleh Badan Kesbangpol Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

"Seluruh masyarakat, harus dapat memanfaatkan kemajuan ini dengan bijak, agar tidak terbawa arus disinformasi yang memicu perpecahan terutama dalam menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024," sambungnya.

Ia pun berharap agar masyarakat dapat lebih bijak lagi dalam menanggapi setiap informasi yang berselierwan di media sosial. Prinsip saring sebelum sharing hendaknya lebih dikedepankan dalam menanggapi ragam informasi di jagad maya.

"Jangan sampai kemajuan teknologi informasi ini justru memunculkan disinformasi, informasi yang tidak benar, munculnya hoaks, munculnya fitnah dan ujaran kebencian dengan banyak akun-akun palsu yang menggunakan platform-platform media sosial seperti google, facebook, intagram, telegram dan whatsaap untuk melakukan penyebaran informasi palsu," begitu kata H. M. Natsir Rahmat.

Di tempat yang sama, Amri Eka Sakti menilai, kecenderungan masyarakat saat ini terbilang mudah “termakan” isu dan pemberitaan bohong alias hoax. Sesuatu yang membuat mereka menjadi makanan empuk bagi buzzer atau pasukan-pasukan yang sengaja disewa untuk membangun persepsi publik untuk kepentingan tertentu.

"Penyalahgunaan media sosial pada pelaksanaan kampanye menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Amri sekaligus mengungkapkan beberapa poin penting yang menjadi potensi konflik penggunaan media sosial jelang pelaksanaan Pemilu tahun depan.

Literasi Digital oleh Badan Kesbangpol Sulbar. (Foto/Rahmat)

Selain itu, potensi konflik yang juga dapat terjadi, sambung Amri, adalah meningkatnya persaingan antar kontestan diperkirakan akan terus diwarnai terjadinya black campaign. Termasuk manuver politik yang terus diiringi perang propaganda, agitasi dan black campaign yang diperkirakan bakal terus meningkat menjelang dan saat pelaksanaan kampanye terbuka, sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.

"Termasuk konten maupun materi kampanye yang terkait politik identitas, terutama isu sara menjadi salah satu ancaman yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan kampanye pemilu 2024," cetus Amri Eka Sakti, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai langkah preventif, literasi digital perlu untuk terus digaungkan. Agar masyarakat punya pengetahuan yang utuh dalam memberi respon pada setiap informasi yang hilir mudik begitu cepatnya di jagad maya. Kata Amri, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dalam mencari, membuat, menggunakan dan menyebarkan informasi.

"Literasi digital memungkinkan informasi bergerak cepat dan menjangkau lebih banyak orang di dunia karena keterbukaan dunia digital. Teknologi digital memerlukan kedewasaan berdemokrasi terutama bagi pengguna media sosial. Media sosial harus disikapi dengan bijaksana, kreatif, dan inovatif. Menciptakan masyarakat digital, dengan kemampuan literasi digital sangat penting untuk mencegah konflik sosial pada Pemilu 2024," pungkas Amri Eka Sakti.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula juga jadi salah satu pemateri pada literasi digital tersebut. Selain Ketua KPID Sulawesi Barat, Mu'min, Ketua FKDM Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail, perwakilan dari Polda Sulawesi Barat, serta Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Polman. Kegiatan hari itu juga dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail. (*/Naf)