Oleh: Pertiwi Tanihaha, SST.,MM (Statistisi Ahli Muda)

Pada Oktober lalu, Sulawesi Barat (Sulbar) dikunjungi oleh Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah tersebut hadir untuk memenuhi undangan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik untuk berbagi pengalaman. Akmal Malik mengungkapkan bahwa Sulbar wajib belajar ke provinsi yang lebih senior. Sebagai provinsi yang baru berusia 18 tahun, berbagai kelemahan menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pembangunan Sulbar.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Sulbar terus berbenah, dan mengambil best practice dari provinsi-provinsi yang sudah terbukti berhasil di daerahnya masing-masing. Ekonomi Sulbar terkini tumbuh tidak lebih kuat dari Nasional. BPS melansir pertumbuhan ekonomi Sulbar Tahun 2021 hanya tumbuh 2,57 persen. Sedangkan, ekonomi Nasional mencapai 3,70 persen di waktu yang sama. Meskipun demikian sepanjang tahun 2011-2019 pertumbuhan ekonomi Sulbar selalu di atas Nasional.

Namun, pada akhirnya covid-19 yang melanda Sulbar telah menahan laju perekonomian Sulbar. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, indikator-indikator sosial terkini yang disiarkan BPS sepanjang tahun 2021 hingga saat ini juga menempatkan Sulbar lebih rendah dibanding Nasional.

Hasil Survei Sosial ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulbar masih tinggi. Ada sebanyak 11,75 persen penduduk Sulbar yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya dari 100 orang penduduk Sulbar 11 atau 12 orang diantaranya berstatus miskin. Persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan angka kemiskinan Nasional yang hanya 9,54 persen.

Bukan itu saja, berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (P1), kedalaman kemiskinan di Sulbar lebih dari rata-rata Nasional. Indeks kedalaman kemiskinan di Sulbar diperkirakan mencapai 2,21 sedangkan Nasional 1,59. Artinya, secara rata-rata jarak antara pengeluaran orang miskin dengan garis kemiskinan di Sulbar relatif lebih jauh dibandingkan rata-rata Nasional.

Setiap topik kemiskinan tidak lepas dari pembahasan pengangguran. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2017, penganggur di Sulbar masih sekitar 2,34 persen. Angka ini lebih rendah jika disandingkan dengan angka Nasional yang mencapai 5,86 persen. Meskipun demikian, pemerintah Sulbar masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat dalam penyediaan lapangan kerja. Penganggur berpendidikan tinggi di Sulbar cukup tinggi, malahan persentasenya tertinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain. Penyebabnya antara lain karena pendidikan yang tinggi cenderung mendorong pemangku-nya mencari pekerjaan yang sesuai kualifikasi. Saat lapangan kerja tidak tersedia, umumnya mereka menunggu dengan menganggur.

Indikator terkini yang disiarkan oleh BPS lainnya yaitu Indeks Kebahagiaan. Meskipun kemiskinan di Sulbar tercatat meningkat, namun penduduk Sulbar ternyata lebih bahagia dibandingkan rata-rata penduduk Indonesia. Indeks kebahagiaan Sulbar Tahun 2021 sebesar 73,46. Lebih tinggi dibandingkan indeks kebahagiaan Indonesia yang sebesar 71,49. Seluruh dimensi penyusun indeks kebahagiaan, yaitu indeks dimensi kepuasan hidup dan dimensi perasaan, dan indeks dimensi makna hidup, di Sulbar lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional.

Proses pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Berbagai langkah pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, penetapan aturan dan kebijakan sosial dilakukan agar setiap individu dapat merasakan kehidupan yang sejahtera memperoleh keadilan dan makmur secara merata. Pemerintah mengukur keberhasilan dari proses pembangunan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator ini memberikan gambaran tingkat kemudahan akses penduduk terhadap hasil pembangunan. IPM Sulbar terus meningkat sepanjang tahun 2010-2022. Peningkatan angka IPM menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Sulbar terus membaik. Bukan hanya IPM yang terus meningkat, pertumbuhan rata-rata IPM di Sulbar masih lebih tinggi dibandingkan angka Nasional. Selama periode 2011-2022, IPM Sulbar tumbuh dengan rata-rata 0,95 persen sedangkan Nasional hanya 0,77 persen.

Sayangnya, meski memiliki laju yang kencang level pembangunan manusia di Sulbar masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi lain yang telah mapan. IPM Sulbar Tahun 2022 tercatat 66,90. Lebih rendah 5,99 poin dibandingkan IPM Nasional. Status pembangunan manusia provinsi ini masih stagnan di kategori sedang, sementara Nasional sudah beranjak ke kategori tinggi. Seluruh komponen pembentuk IPM di Sulbar lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional.

Sulbar adalah Provinsi yang masih agraris. Sebagian besar tenaga kerja masih berusaha di sector pertanian. Penurunan kontribusi PDRB sektor pertanian yang saat ini sedang terjadi bisa jadi adalah akar permasalahan ketidakmerataan kesejahteraan di Sulbar. Perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian mestinya tidak melulu pada perkebunan industri seperti kakao dan sawit. Dua produk tersebut lebih bermakna bagi petani berdasi. Jumlah petani gurem bermodal kecil dengan keuntungan yang tidak seberapa cukup banyak di Sulbar.

Untuk itu pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan yang dilakukan agar tepat sasaran dan tepat guna agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Karena pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran itu seharusnya ke samping, bukan ke atas. (*)