MAMUJU--Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat jadi satu agenda penting yang dihadiri Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin di Kabupaten Mamuju, Kamis (23/02). Ballroom d' Maleo hotel, Mamuju jadi tempat pelaksanaan rapar koordinasi yang dihadiri jajaran Forkopimda Sulawesi barat dan masing-masing perwakilan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat.

Di hadapan peserta rapat koordinasi, dalam empat tahun terakhir, Sulawesi Barat belum dapat keluar dari posisi dengan angka stunting tinggi di Indonesia. di tahun 2022 saja, angka stuntinng di Sulawesi Barat ada di angka 35 Persen. Itu pun mengalami kenaikan sebesar 1,2 Persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Masalah stunting ini masalah besar. Masalah penting, salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," kata KH Ma'ruf Amin.

Ma'ruf Amin ikut mengapresiasi atas laporan yang disampaikan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat terkait program dan kendala penanganan Stunting. Kata dia, kendala seperti koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang belum berjalan dengan baik harus segera dihilangkan. 

"Pertama kendala  koordinasi, kolaborasi, sinergi. Itu harus kita hilangkan. Oleh karena itu hilangkan ego sektoral. Harus dihilangkan dan kemudian juga perbaiki koordinasi antar berbagai pihak," sambung Ma'ruf Amin. 

Salah satu pemicu kian tingginya angka stunting, menurut mantan Ketua MUI itu adalah pernikahan usia dini. Untuk meretas persoalan itu, semua pihak harus mesti dilibatkan. Terus melakukan pendekatan berupa edukasi regulasi, termasuk yang tak kalah pentingnya adalah dengan pendekatan keagamaan. 

"Harus diedukasi masyarakat tentang adanya Undang-Undang. Kedua pendekatan keagamaan. Bukan soal boleh atau tidak boleh mengawinkan anak di bawah umur, tapi maslahat atau tidak maslahat.  Gerakan mencegah perkawinan anak harus massif," begitu kata Ma'ruf Amin.

KH Ma'ruf Amin menyebut, dukungan anggaran lewat APBN dan APBD provinsi/kabupaten termasuk dari pihak swasta sedianya sudah cukup. Meski masih perlu dipastikan agar intervensi yang dilakukan harus tepat sasaran 

"Cuman memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu diwarning. Jangan sampai hal-hal itu tidak pada sasaran.," tegas Ma'ruf Amin. 

Pentingnya DDP

Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan, Sulawesi Barat memang jadi provinsi tertinggi secara nasional untuk hal angka pernikahan usia dini. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum optimalnya pelayanan dan pendampingan kesehatan pada kelompok sasaran (calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan menyusui, dan Balita dan Baduta. 

Untuk hal tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penguatan pendataan pada kelompok sasaran dan memastikan kelompok sasaran menerima layanan kesehatan. Itu juga didukung dengan penguatan tim pendamping keluarga dan kader konvergensi lainnya.

(Foto/Istimewa)

Masih oleh Akmal, skor pola pangan harapan di Sulawesi Barat belumlah ideal. Termasuk akses sanitasi dan air bersih belum optimal. Serta belum maksimalnya kolaborasi serta fungsi monitoring dan evaluasi antar TPPS provinsi, kabupaten dan desa. 

Akmal membenarkan, dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk sejumlah persoalan di atas yang tercatat senilai Rp 148 Miliar lebih pada 2022. Rp 19,17 Miliar diintervensi melalui lembaga kementerian di Sulawesi Barat. Sementara melalui belanja transfer sebesar Rp 129,57 Miliar dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Rp 6,85 Miliar, DAK non fisik Rp 118,58 Miliar, serta dana desa senilai Rp 4,14 Miliar.

"Lebih banyak digunakan rapat dan pelatihan, pembinaan. Artinya, Rp 112 Miliar ini habis kegiatan rapat-rapat. Relatif tidak nampak. Inilah persoalan di Sulbar," ungkap Akmal Malik.

Keluarga sasaran tersebar untuk enam kabupaten di Sulawesi Barat terbesar ada di Kabupaten Mamuju (14.080), Majene (10.282), Polman) (19.040), Pasangkayu (6.934), Mamasa (10.799), serta Kabupaten Mamuju Tengah (4.327).

Meski jumlah keluarga sasaran tersebut tak dilengkapi dengan titik koordinat. Sesuatu poin pentin dari lahirnya program Data Desa Presisi (DDP).

"Makanya kami bekerjasama IPB menghadirkan DDP. Dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran," ujar Dirjen Otda, Kemendagri itu.

Untuk akselerasi upaya penurunan angkat stunting di Sulawesi Barat, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 38,5 Miliar melalui APBD 2024. Dengan rincian intervensi spesifik Rp 16 Miliar dan Intervensi sensitif Rp 22,5 Miliar. 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk program antara lain; pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pembinaan keluarga berencana, pembinaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, pemberian makanan tambahan. 

Selanjutnya, DDP, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, serta pelayanan kesehatan gizi masyarakat, penyediaan benih/ bibit tanaman pangan, bantuan sosial tunai kepada KPM, sosialisasi pencegahan stunting melalui media elektronik. (ADV)