MAMUJU--Momentum Pemilu 2024 merupakan momen besar yang perlu dipersiapkan sedini mungkin. Harapannya pelaksanaan pesta elektoral tersebut dapat berjalan serta menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang harapan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan konflik sosial di salah satu hotel di kota Mamuju. Poin di atas jadi salah satu rekomendasi utama dari pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan tim terpadu penanganan konflik sosial daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Lazomnya, di setiap pelaksanaan momentum politik acap kali menyimpan potensi konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik, diperlukan langkah cegah dini serta deteksi dini. Harapannya, setiap potensi konflik itu dapat diatasi. 

"Dalam penyelesaian setiap masalah agar tidak mengedepankan sikap egois. Diutamakan koordinasi yang baik sehingga konflik bisa diatasi atau dihindari," papar Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat, Herdin Ismail dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/12).

(Foto/Istimewa)

Bangunan koordinasi yang baik antarskolder dalam setiap agenda kegiatan pembangunan di semua aspek perlu tetap dijaga. Tim terpadu penanganan konflik daerah pun diharapkan tidak mengedepankan kepentingan, selalu mengedepankan kebersamaan.

"Permasalahan yang ada apa bila ada koordinasi yang baik, konflik sosial di masyarakat bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan di masyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar," ujar Herdin.

Letkol Kav Amran Wahid yang Kasi Intel Kasrem 142/Tatag itu mengatakan, potensi konflik sosial khususnya di Sulawesi Barat relatif landai dan kondusif. Meski begitu, pihaknya tetap memantai kondisi wilayah yang memiliki potensi konflik.

"Seperti sengketa lahan dan lainnya yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya konflik sosial. Konflik yang saat ini terlihat yaitu konflik dalam rencana pembangunan MARR Tahap II. Dimana adanya masyarakat tidak setuju dengan pembangunan tersebut, timbulnya ketidaksetujuan masyarakat karena masih adanya sikap apatis dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kemasyarakat yang mana lebih cenderung untuk memenuhi kepentingan tersendiri dari para aparat pelayanan publik," papar Letkol Kav Amran Wahid.

Selain Letkol Kav Amran Wahid, rapat evaluasi hari itu juga dihadiri oleh Kabag Duk Ops Binda Sulawesi Barat, M. Nur Wahyuddin, Kabag Kerma Biro Ops Polda Sulawesi Barat, AKBP Muh Iqbal, Asisten Perdata dan Tata usaha Negara Kajati Sulawesi Barat, Sulawesi Barat, Kumaedi, Kadiv. Yankum Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, Aleksander Falti, Paur Intel Lanal Mamuju, Letda Ibnu Hajar, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Sjofva Roslaiansjah, Kepala perumahan dan pemukiman Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, Kabid Sat Pol PP Sulawesi Barat, Hidayat, serta para perwakilan Badan Kesbangpol se-Sulawesi Barat. (ADV)