MAMUJU--KPU Provinsi Sulawesi Barat telah mengajukan proposal berisi usulan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang bakal digelar secara serentak di tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengaku telah menerima proposal tersebut sekaligus berkomitmen untuk memberi dukungan penuh atas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nanti.

Akmal Malik mengatakan, selain dukungan anggaran, pihaknya bakal memberikan dukungan dalam ragam bentuk kepada KPU demi terlaksananya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan apa yang direncanakan. Semuanya akan disesuaikan dengan tahapan Pemilu dan pemilihan serta tetap bertumpu pada sejauh mana kemampuan yang dimiliki daerah.

"Pertama tentunya dukungan yang bersifat data. Data dari Dikdukcapil akan kami serahkan ke (KPU) provinsi. Kemudian nanti akan ada dukungan pembiayaan. Teman-teman dari KPU Sulbar sudah bertemu dengan kami. Sudah memasukkan proposal dan itu sedang kami pelajari," ucap Akmal usai menghadiri Rakor dengan KPU RI serta Komisioner KPU se-Sulawesi Barat, Kamis (2/06) malam.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lainnya, sambung Akmal, adalah garansi akan netralitas ASN khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Termasuk dukungan keamanan dan ketertiban yang tentunya akan dikerjasamakan dengan aparat TNI dan Polri.

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik. (Foto/Manaf Harmay)

"Nanti juga ada sarana dan prasarana. Kita akan meminjamkan beberapa sarana dan prasarana pendukung kepada KPU. tergantung kebutuhan nantinya," sambungnya.

Menyinggung proposal usulan anggaran yang diterima Akmal dari KPU, pria yang Dirjen Otda, Kemendagri itu mengaku bakal membicarakannya secara khusus. Melibatkan tim khusus di internal pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta tetap menjalankan fungsi koordinasi dengan pihak terkait.

"Kami di Pemda akan mengkajinya. Tentu melalui Pak Sekda yah, untuk kemudian menyerahkannya ke Kesbangpol dan berkoordinasi dengan pengelola keuangan kita. Apakah dana itu terbayar dalam satu kali putaran, atau beberapa kali. Nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tersedia," kata dia.

"Yang pasti kita akan memberikan dukungan penuh bagi penyelenggaraan Pilkada. Insya Allah Agustus nanti akan kita berikan dukungan yang dimaksud. Tentu tidak full. Nanti disesuaikan dengan jenis dan kualitas tahapannya. Kalau misalkan baru sosialisasi, dana yang keluar mungkin sekian persen. Tapi sekali lagi kami akan pelajari," demikian Akmal Malik.

Begitu Kegiatannya Ingin Dijalankan, Anggarannya Sudah Siap

Memastikan kesiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 jadi salah satu misi utama Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari dalam lawatannya ke Sulawesi Barat. Penting bagi KPU RI memastikan hal tersebut, terlebih 'kick off' tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bakal dibunyikan pada 14 Juni 2022 ini.

Menurut Hasyim, Penjabat kepala daerah yang ditunjuk Presiden untuk menahkodai sebuah provinsi atau kabupaten/kota tertentu diberi tugas untuk memastikan dukungan pada suksesi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. 

Pengarahan oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada Komisioner KPU se-Sulbar. (Foto/Instagram KPU RI)

"Sehingga kami memandang penting KPU pusat ini berkunjung ke daerah dalam ragka itu. Terutama apalagi Pilkada untuk pembiayaannya kan basisnya APBD. Pelaksanaannya pun dilakukan bersamaan, makanya pembiayaannya itu bersumber dari APBD provinsi dan APBD kabupaten," terang Hasyim Asy'ari yang ditemui usai memberi pengarahan kepada Komisioner KPU se-Sulawesi Barat.

KPU provinsi dan kabupaten/kota, sambung Hasyim wajib untuk mampu mendefenisikan item-item kegiatan yang dibiayai APBD provinsi, serta yang harus dibiayai APBD kabupaten/kota. Termasuk bagaimana proporsionalitas pembagiannya, berapa persentasenya untuk kegiatan tertentu yang dibiayai provinsi, kegiatan apa yang mesti dibiayai kabupaten.

"Supaya kemudian disiapkan dengan baik. Direncanakan dengan baik supaya saat pelaksanaan kegiatan itu mau dimulai, anggarannya tersedia. Anggarannya siap untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Pilkada Gubernur maupun Pilkada Bupati," ujar Hasyim Asy'ari.

KPU Sulbar Usul Anggaran Rp 148 Miliar

Awalnya, KPU Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah senilai Rp 338 Miliar. Belakangan, nominal tersebut berkurang hingga Rp 148 Miliar saja.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang mengungkapkan, revisi usulan anggaran tersebut terjadi pasca dilakukan finalisasi internal dengan kabupaten. Yang ujungnya, penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS dan PPDP) pembiayaannya diserahkan ke kabupaten.

"Itu kami serahkan ke kabupaten. Mulai PPK, PPS, KPPS sampai PPDP seluruhnya diserahkan ke kabupaten untuk pembiayaannya. Itu khusus untuk Pilklada. Kalau Pemilu ditanggung APBN," ujar Rustang.

Ketua KPU Sulbar, Rustang. (Foto/Manaf Harmay)

Besar harapan Rustang agar realisasi dari usulan anggaran senilai Rp 148 Miliar itu tak bergeser secara signifikan. Kata dia, semua demi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang ideal.

"Itu yang kami harapkan mudah-mudahan kita tidak jauh bergeser dari situ. Kami juga belum masuk di dalam tim anggaran pemerintah daerah. Itulah nanti yang kemungkinan besar yang akan dilihat oleh tim anggaran Pemprov apakah bergeser kemana lagi," tutup Rustang. (Naf/B)