MAMUJU--Seluruh Kepala Desa se-Provinsi Sulawesi Barat berkumpil di ball room d'Maleo hotel Mamuju, Selasa (31/05). Oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, para Kepala Desa tersebut diminta hadir untuk membincang akurasi data yang bersumber dari desa.

Akmal Malik yang Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat itu memang menjadikan data presisi yang bersumber dari desa sebagai salah satu program unggulannya selama menjabat di provinsi ke-33 ini. Duduk bersama dengan para Kepala Desa, bagi Akmal, merupakan salah satu bentuk ikhtiat dalam menyamakan persepsi, gerak dan langkah untuk menghadirkan Data Desa Presisi (DDP). 

Agenda tersebut juga dihadiri Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB, Rokhmin Dahuri. Termasuk dari Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Sofyan Sjaf.

"Agar pemangku kepentingan bisa memahami apa yang dimiliki Sulbar dan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan maslaah. Dan kita harus satu cara pandang," kata Akmal dalam agenda yang berwujud sosialisasi data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis Data Desa Presisi itu.

Sosialisasi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi. (Foto/Instagram Pemprov Sulbar)

Data Desa Presisi adalah data yang memiliki akurasi dan ketetapan tinggi untuk memberikan gambaran aktual tentang adan dan bagaimana kondisi di desa tertentu. Menurut Akmal, Data Desa Presisi digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. 

"Betul jika saat ini pemerintah sudah memiliki data. Namun masih perlu dipertajam. Dengan begitu, baik data Badan Pusat Statistik, OPD, dan Desa menjadi satu kesatuan dan lebih dipertajam. Kita akan melengkapi data yang sudah ada," terang pria yang juga Dirjen Otda, Kemendagri itu seperti dikutip dari sulbarprov.go.id.

Ketersediaan Data Desa Presisi, kata Akmal, akan digunakan oelh pemerintah dalam hal perencanaan pembangunan. Sebut saja misalnya di sektor perhubungan, untuk membuka rute penerbangan mesti didasari data terkait aktivitas keluar masuk daerah yang ada di Sulawesi Barat melalui jasa angkutan penerbangan.  

"Saya apresiasi kehadiran Kepala Desa. Ini sebuah langkah maju bagi Sulbar. Saya mohon dukungan agar pilot project ini berjalan lancar," kata Akmal.

Kuliah umum oleh Rokhmin Dahuri jadi pembuka sosialisasi tersebut. Pria yang bekas Menteri Kelautan dan Perikanan itu memberi data dan informasi seputar potensi kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

Sesuatu yang sifatnya penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara berkelanjutan di Sulawesi Barat. Provinsi yang diproyeksikan bakal terus berkembang seiring letaknya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.

Sementara Dr Sofyan Sjaf dalam paparannya menggarisbawahi urgensi DDP dalam menyusun RKPDes maupun APBDes. (*/Naf)