MAMUJU--Jumlah penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2021 sebanyak 165,99 ribu jiwa. Mengalami peningkatan sebesar 8,80 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2021 dan mengalami peningkatan sebesar 6,94 ribu jiwa jika dibandingkan September 2020.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Agus Gede Hendrayana menjelaskan, peningkatan penduduk miskin pada September 2021 di Sulawesi Barat terbesar terjadi di perdesaan, sebesar 8,90 ribu jiwa jika dibandingkan pada Maret 2021. Meningkat sebesar 7,36 ribu jiwa dibandingkan kondisi di September 2020.

Masih kata dia, kemiskinan terbesar terjadi di perdesaan dapat dilihat dari angka Garis Kemiskinan (GK) perdesaan yang mengalami peningkatan dibanding di perkotaan.

"Untuk di perkotaan, GK pada September 2021 sebesar Rp 382.292 per kapita, meningkat 3,63 Persen dibandingkan Maret 2021. Sedangkan pada September 2020 meningkat 7,09 Persen. Sementara untuk GK di daerah perdesaan sebesar Rp 384.598 per kapita, meningkat 5,86 Persen dibandingkan Maret 2021 dan meningkat 9,18 persen dibandingkan September 2020," beber Agus Gede Hendrayana, Senin (17/01).

BPS dalam menghitung angka kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampauan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 

Metode yang digunakan adalah menghitung GK yang terdiri dari dua komponen; GK makanan dan non makanan.

(Infografis/BPS Sulbar)

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat. Dikatakan Agus, faktor tersebut yakni produksi padi yang turun sebesar 70,98 Persen bila dibandingkan pada bulan Maret 2021, serta meningkatnya sejumlah harga komoditas pokok seperti cabai rawit, ikan, daging dan ayam.

Untuk regional Sulawesi, hanya ada dua Provinsi yang mencatatkan kenaikan angka kemiskinan. Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

"Berdasarkan presentase penduduk miskin tertinggi maka Sulawesi Barat masih berada di posisi ke 3 setelah Gorontalo dan Sulawesi Tengah," ungkapnya.

Sementara untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Barat berdasarkan gini ratio ada di angka 0,366 poin. 

"Angka ini meningkat 0,010 poin jika dibandingkan gini ratio Maret 2021. Sementara jika dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,356, gini ratio September 2021 meningkat 0,010 poin. Ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, agar terus berupaya lebih keras untuk mengentaskan kemiskinan di Sulbar," pungkas Agus Gede Hendrayana.

Tersisa 30 Persen Desa Tertinggal Hingga Akhir Masa Jabatan Ali Baal Masdar

"Karena memang seperti itu. Warganya juga kan tinggal di desa, jadi wajar kalau kemiskinan itu berada di desa. Itu karena adanya ketidakberdayaan. Makanya program pemberdayaan yang kita galakkan. Jadilah itu program Marasa dengan kolaborasi dengan dana desa itu,".

Hal itu disampaikan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun sekaligus menanggapi paparan angka kemiskinan yang disampaikan BPS di atas. Di temui di sela-sela aktivitasnya, Selasa (18/01), Muhammad Jaun menjelaskan, program Marasa (Mandiri, Cerdan dan Sehat) merupakan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perdesaan. Mengintervensi program desa dengan menggunakan basis data yang jelas, harapannya persoalan utama yang ada di perdesaan dapat langsung tersentuh.

Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun. (Foto/Manaf Harmay)

"Kita tidak memberikan keleluasaan bagi desa untuk berencana. Tapi kita membantu, bahwa ini sektor terlemah di desamu yang wajib untuk diintervensi. Angka statistiknya semua kita bisa pertanggungjawabkan. Dari 76 Persen angka desa tertinggal, sekarang sisa 47 Persen. Target kita di RPJMD sampai akhir masa jabatan Pak Gubernur (Ali Baal Masdar) itu di 30 Persen, Insya Allah tercapai," beber Muhammad Jaun.

Menurut dia, kemiskinan yang terjadi di perdesaan juga banyak dipengaruhi oleh faktor pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Kondisi yang bikin aktivitas masyarakat sangat terganggu.

"Saya sangat percaya diri untuk keberhasilan program Marasa. Saya pegang datanya, faktanya ada sama saya dan mari kita bahas bersama, siapapun, dari pihak manapun," pungkas Muhammad Jaun. (*/Naf)