MAMUJU--DPRD Sulawesi Barat telah mengumumkan tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) hasil fit and proper test. Ketujuh nama tersebut sisa menunggu pelantikan yang nantinya bakal diinisasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain mengumumkan tujuh nama Komisioner KPID, DPRD Sulawesi Barat lewat pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatunan calon Komisioner KPID Sulawesi Barat bernomor 2200/840/XII/2021 tersebut juga diumumkan tujuh nama lainnya yang ditetapkan sebagai cadangan.

Tiga dari tujuh nama Komisioner KPID yang ditetapkan tersebut datang dari kalangan perempuan; hal yang nyaris belum pernah terjadi di Sulawesi Barat. Komposisi Komsioner KPID periode 2022-2025 ini pun diisi oleh mayoritas pendatang baru. 

(Sumber: Sekretariat DPRD Sulbar)

"Hasil keputusan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat periode 2022- 2025 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," bunyi pengumuman resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi itu.

Tujuh nama yang oleh DPRD Sulawesi Barat ditetapkan sebagai anggota KPID Sulawesi Barat terpilih periode 2022/2025 masing-masing; Mu'min, S.Pd. M.Si, Naluria Islami, S.KM, Nur Ali, S.Pd.I, Ahmad Syafri Rasyid, SH, Firman Getaran, S,IP, Hadrah, S.Pd.I, M.Pd serta Sarinah, SE.

"Kita berharap dengan kompsisi Komisioner yang baru ini bisa memberi jawaban khususnya terhadap tantangan dunia penyiaran di zaman seperti sekarang ini. Itu hanya dapat dibuktikan dengan kualitas Kinerja yang baik. Saya percaya dengan berbagai pengalaman yang ada, semoga semuanya bisa disinergikan. Sekaligus melanjutkan program KPID sebelumnya. Yang baik diteruskan. tetap memberi invasi yang tentu saja senantiasa berkesesuaian dengan era digitalisasi seperti saat ini," urai Suraidah Suhardi, Kamis (30/12).

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Istimewa)

"Tujuh nama yangn ditetapkan itu untuk segera menyesuaikan diri, beradaptasi dengan program-program yang telah dan akan dilaksanakan," tutup Suraidah.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad berharap, mereka yang ditetapkan sebagai Komisioner KPID Sulawesi Barat itu mampu menunjukkan kualitas Kinerja yang maksimal. Hal positif yang telah ditunjukkan oleh Komisioner KPID sebelumnya disemogakan dapat untuk diteruskan. 

"Segala hal yang belum dapat dikerjakan di periodesasi sebelumnya, semoga Komisioner KPID terpilih kali ini dapat merealisasikannya. Sulbar butuh kontribusi positif yang nyata dari KPID. Dan itu hanya dapat terwujud dengan profesionalisme yang wajib ditunjukkan oleh para Komisioner KPID terpilih," beber Syamsul Samad kepada WACANA.Info.

Selain profesional, integritas dari para Komisioner pun mesti terjaga. Termasuk membuktikan komitmennya dalam memberikan tenaga, waktu dan pikiran secara penuh demi kebaikan dunia penyiaran di Provinsi ke-33 ini.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Istimewa)

"Bekerjalah penuh waktu. Bukan menjadikan KPID sebagai sesuatu yang sifatnya sampingan. Tujuh nama itu dituntut memberikan tenaga, waktu dan pikirannya secara penuh untuk dunia penyiaran kita agar mampu memberi efek positif bagi daerah," pungkas Syamsul Samad.

Seleksi KPID serta Pengalaman Syahrir Hamdani di Masa Lampau

Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syahrir Hamdani mengajak kepada semua pihak untuk dapat menerima keputusan di atas. Selamat kepada tujuh nama Komisioner KPID Sulawesi Barat, Di luar tujuh nama tersebut, Syahrir berharap untuk bisa legowo.

"Yah terima lah itu sebagai sebuah takdir. Karena tidak mungkinlah kita ini tujuh diterima sementara 21 pendaftar mau lulus semua. Pasti akan ada yang tidak lulus," beber Syahrir Hamdani belum lama ini.

Anggota Komisi I DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani. (Foto/Net)

Syahrir yang elit Partai Gerindra Sulawesi Barat itu melihat dinamika seleksi calon Komisioner KPID Sulawesi Barat ini punya kesamaan dengan apa yang dialaminya saat mencalonkan diri sebagai Komisionner KPU Provinsi beberapa tahun lalu. Kala itu, ia belum punya peruntungan untuk duduk di kursi tersebut.

"Waktu berdiri Sulbar, saya ini baru pulang dari proses perjuangan (pembentukan provinsi Sulawesi Barat). Saya orang yang pertama dibantai. Padahal saya waktu itu saya adalah peserta seleksi yang paling paham tentang kepemiluan, karena saya ketua KPU Polman yang mendaftar untuk KPU provinsi. Tetapi apa yang terjadi, saya dibantai, tidak dilukuskan. Dan itu saya tidak pernah protes. Saya anggap itu sebiuah takdir," begitu kata Syahrir Hamdani. (Naf/A)