MAMUJU--Hingga hari ini. Hampir dua bulan setelah gempa bumi berskala M 6,2 mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, proses validasi data rumah warga yang terdampak belum juga rampung. Khusus di Kabupaten Mamuju, proses pendataannya sudah memasuki pendataan tahap kedua.

Sekretaris Disperkimta Mamuju, Jufri Badau mengungkapkan, tahap pertama pendataan rumah warga yang terdampak telah merekam sebanyak 11.423 rumah yang terdampak. Angka tersebut sedianya telah di-SK-kan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju.

"Saat ini sementara jalan pendataan tahap kedua. Tahap pertama itu sudah selesai, bahkan sudah kita SK-kan. Saat ini kami sedang perbaiki datanya sebab hasil review dari BNPB pusat atas data tersebut, itu cuma ada 9.719 saja. Ada data yang bermasalah, tidak lengkap atau ganda," tutur Jufri Badau, Minggu (14/02).

Menurut dia, saat ini pihaknya sedang dalam fase perbaikan data. Mengelurakan data yang bermasalah, atau yang ganda untuk bisa sampai di angka 9.719 sesuai review dari BNPB. 

"Kalau misalnya ada data yang tidak lengkap di tahap pertama, kita dorong ke tahap kedua," sambung Jufri Badau yang dihubungi via sambungan telepon.

Kata Jufri, paling tidak pekan depan pendataan tahap kedua itu mestinya sudah rampung. 

SK Bupati Mamuju Tentang Percepatan Penanganan Infrastruktur Pasca Gempa Kabupaten Mamuju. (Foto/Istimewa)

"Kemarin kita sudah terbitkan SK Bupati yang 11.423. Tapi kan harus direvisi dulu. Nah ini yang mau diSK-kan Bupati lagi," ujarnya.

Pun jika masih ada rumah warga yang luput dari pendataan tahap pertama, Jufri menyebut, pihaknya masih tetap membuka pintu untuk didata di tahap kedua. 

"Kalau masih ada rumah warga yang belum terakomodir di hasil revisi itu, kita akan masukkan di pendataan tahap kedua. Kami belum tahu mau sampai berapa tahap. Warga yang tidak dapat di tahap pertama, bisa masuk ke tahap kedua," paparnya.

Jika proses pendataan itu telah rampung, Bupati telah membubuhkan tanda tangannya, Disperkimta Mamuju bersama BNPB bakal melakukan asesmen untuk rumah warga yang terdampak gempa. 

"Jadi nanti kita selesaikan dulu ini data baru kita lakukan asesmen. sekaligus. Tentu bersama dengan BNPB untuk melihat layak atau tidak. Apakah dia betul masuk dalam kategori ringan, sedang atau berat," urai Jufri.

Khusus dii kota Mamuju, sebagian wilayah kelurahan sudah dilakukan proses asesmen. Tersisa Kelurahan Karema saja yang belum selesai. 

"Itu karena di Karema ada banyak rumah warga yang jadi korban. Yang kedua memang kita harus maklum bahwa kita ini adalah korban juga, teman-teman juga mungkin kelelahan. Kami ini kan pagi siang malam bekerja di Kodim kemarin, jadi mereka juga juga kelehanan untuk urus keluarganya," tutur dia.

"Kami pastikan bahwa semua yang didata itu akan diasesmen. Karena tidak bisa masuk dananya itu kalau kita tidak lihat dulu, melalui proses asesmen. Perlu dulu ditetapkan SK-nya oleh Bupati kemudian kita usulkan ke BNPB nanti kita akan meminta nomor rekeningnya warga," pungkas Jufri Badau.

Berbagi Tugas

Komando utama ihwal penanganan bencana alam di daerah sedianya ada di pundak BPBD. Termasuk soal penanganan rumah warga yang terdampak gempa bumi yang terjadi 15 Januari 2021 dini hari itu. Hanya karena sejumlah keterbatasan yang ada, tugas mendata rumah warga yang terdampak itu pun dibebankan ke Disperkimta Mamuju.

"Karena keterbatasan di masa tanggap darurat kemarin, jadu kita diarahkan oleh pimpinan untuk berbagi tugas dalam hal pendataan rumah warga ini. Perkim selaku teknis untuk melakukan rekap data tentang rumah warga, nanti setelah diramu datanya, BPBD yang akan proses. Karena tetap kami akan terlibat," kata Kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Ali Rachman kepada WACANA.Info.

Mirip dengan yang disampaikan Jufri Badau di atas, warga yang belum terdata di pendataan tahap pertama, pemerintah masih membuka pintu pendataan untuk di tahap kedua. 

Kepala BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Ali Rachman. (Foto/Istimewa)

"Sudah ada revisi dari BNPB memang. Kalau misalnya di tahap pertama belum tercover, dia akan dimasukkan ke dalam pendataan tahap kedua. Mudah-mudahan sampai tahap kedua saja," sambung Ali Rachman.

"Sebenarnya kan sudah rampung pendataannya ini, cuma kan ada review dari BNPB pusat. Hasil dari itulah yang kemudian kita akan upayakan agar semua bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Ini masuk dalam tahap kedua," tutup Muhammad Ali Rachman.

DPRD Mamuju Bentuk Pansus

Penanganan pasca gempa bumi belakangan jadi sorotan banyak pihak. Bagiamana sistem mitigasi bencana yang semestinya berjalan ideal khususnya dimasa tanggap darurat bencana, nyatanya tak sesuai harapan.

Validasi data korban bencana yang simpang siur, penyaluran bantuan yang agaknya tak merata, hingga peran pemerintah daerah yang oleh sebagian orang dianggap sangat minim, seolah jadi bukti betapa sistem kesiapsiagaan itu memang belum tersusun rapi.

Bercermin dari kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Mamuju pun membentuk Panitia Khusus (Pansus). Ada tiga Pansus yang dibentuk lembaga legislatif Kabupaten Mamuju itu. Masing-masing; Pansus pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Pansus percepatan pemulihan dampak sosial, ekonomi masyarakat pasca bencana, serta Pansus pengawasan penggunaan anggaran penanganan tanggap darurat dan pendistribusian logistik pasca bencana.

Febrianto Wijaya yang dimandatkan untuk memimpin Pansus pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjelaskan, pihaknya dalam waktu dekat bakal mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait untuk membicarakan apa dan bagaimana langkah yang harus segera dilakukan utamanya dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi.

Ketua Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. (Foto/Instagram Kawan Anto)

Legislator Mamuju dari partai Demokrat itu mengaku, pihaknya baru menerima data kerusakan bangunan infrastruktur pemerintahan. Untuk data rumah warga yang terdampak, belum sampai di meja Pansus.

"Baru data kerusakan infrastruktur pemerintahan saja. Kalau rumah warga yang rusak itu memang belum kami terima. Nanti data-data itu akan kita minta juga, sekalian akan kita awasi bagaimana validasi datanya. Prinsipnya, tidak boleh ada warga yang rumahnya terdampak itu tidak terdata," terang Febrianto Wijaya.

Febrianto berharap, pendataan, validasi serta proses asesmen yang dilakukan baik oleh Disperkimta maupun oleh BPBD benar-benar berjalan maksimal. Tak boleh ada kasus rumah warga yang luput dari pendataan, kata dia.

"Kalau perlu dibangun posko pengaduan di masing-masing wilayah kelurahan dan desa, khusus bagi masyarakat yang misalnya tidak sempat terdata, itu bisa melapor ke posko tersebut. Nanti juga kami akan dorong agar rumah warga yang telah didata dan diasesmen itu diberi tanda, minimal stiker begitu. Ini penting agar tidak ada lagi data yang ganda. Biar cepat proses validasinya. Semakin cepat proses itu akan semakin bagus juga bagi masyarakat, agar bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat itu bisa segera turun," demikian Febrianto Wijaya. 

Menuntut Kesiapan Pemerintah

Direktur Lembaga Esensi Sulbar, Nursalim Ismail. (Foto/Net)

Peran pemerintah utamanya di masa-masa pasca gempa bumi di Kabupaten Mamuju dan Majene begitu sangat dinantikan, sangat diharapkan. Direktur lembaga Esensi Sulawesi Barat, Nursalim Ismail menilai, wujud nyata peran pemerintah saat ini jadi hal yang wajib adanya. 

"Kehadiran pemerintah harus menjadi solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya," sebut Nursalim.

Tak sekadar di masa-masa seperti sekarang ini, Nursalim yang mantan aktivis HMI itu menjelaskan,ragam persoalan di masa-masa yang akan datang dapat dipastikan bakal datang. Bertubi-tubi.

"kompleksitas masalah sosial justeru akan terus bermunculan," kata dia.

Tak ada kata lain, sambung Nursalim Ismail, seluruh stakeholder pemerintah wajib menunjukkan kolaborasi secara terus menerus dalam hal memberi jaminan keamanan, kenyamanan dan kebaikan masyarakatnya. Namanya juga pemerintah.

"Pemerintah, termasuk DPRD mesti cepat dan tanggap mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat," tutup Nursalim Ismail. (Naf/A)