MAMUJU--Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) provinsi Sulawesi Barat menggelar workshop verifikasi bantuan keuangan partai politik, Senin (7/07). Sejumlahh pengurus partai politik turut hadir pada kegiatan yang dipusatkan di aula kantor Gubernur Sulawesi Barat tersebut.

Satu isu utama yang dibicarakan pada pertermuan itu adalah bagaimana agar pengelolaan bantuan dana partai politik dapat dikelola secara akuntabel. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Toha Arafat turut hadir pada kegiatan tersebut.

Kepala Bandan Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat, Muhammnad Rahmat Sanusi menjelaskan, workshop itu dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen lagi. Khususnya dalam pengelolaan bantuan keuangan, Rahmat berharap, partai politik untuk senantiasa mengedepankan prinsip tertib administrasi, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

"Oleh karena itu, Kegiatan ini sangat perlu dilakukan dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Kerena dengan adanya kegiatan seperti ini dapat memperkuat sistem dan kapasitas kelembagaan partai politik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik," ujar Rahmat Sanusi dalam sambutanntya pada kegiatan itu. 

workshop verifikasi bantuan keuangan partai politik tersebut digelar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Semua peserta sebelum memasuki ruangan diwajibkan mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dan pengaturan tempat duduk (physical distancing).

"Dengan kegiatan ini, Parpol dalam penyusunan laporannya terdapat keseragaman, sehingga tidak ada lagi yang bingung bagaimana cara pembuatan laporannya sesuai dengan format dan aturan yang berlaku," sumbang Kabid Politik, Badan  Kesbangpol provinsi Sulawesi Barat, Qamaruddin Kamil. (ADV)