MAMUJU--Provinsi Sulbar selama ini dikenal sebagai satu daerah penghasil buah sawit terbesar di Indonesia. Namun menyimpan suatu masalah. Yakni penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit yang rupanya petani sawit di Sulbar belum mendapatkan harga yang pantas seperti petani sawit di Kalimantan dan Sumatera.

DPRD Provinsi Sulbar pun menggelar rapat bersama sejumlah OPD lingkup Pemprov Sulbar. Diantaranya Dinas Perkebunan (Disbun) Sulbar, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan serta Disbun Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Disbun Kabupaten Pasangkayu, serta Disbun Kabupaten Mamuju untuk membahas persoalan tersebut.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulbar, Sukri Umar bersama Wakil Ketua Komisi II, Hatta Kainang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulbar, Senin (15/6).

Anggota DPRD Sulbar yang menghadiri rapat ini, di antaranya Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria, H Itol Syaiful Tonra, Bonggalangi, serta Hatta Kainang.

Sedangkan dari OPD yang hadir, di antaranya Kepala Disbun Provinsi Sulbar Ir Waris, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar, Drs Khaeruddin Anas, kepala Disbun Mamuju, kepala Disbun Kabupaten Pasangkayu, dan kepala Disbun Kabupaten Mateng.

Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar meminta semua perusahaan sawit baik yang memiliki kebun dan pabrik di wilayah Sulbar ini untuk transparan dalam menentukan harga ke petani. Karena selama ini ada perbedaan dalam pemberlakuan harga TBS kepada petani sawit di Sulbar dan petani sawit di daerah lain di Kalimantan maupun Sumatera.

"Apa masalahnya sehingga harga TBS sawit di Sulbar dan di Kalimantan maupun Sumatera jauh berbeda," keluh Sukri 

Seperti yang disampaikan Hatta Kainang. Menurutnya, perusahaan baik yang memiliki kebun juga pabrik, diharapkan perannya dalam menentukan harga ke petani sawit yang ada di wilayah Sulbar ini agar tidak berkesan merugikan masyarakat petani.

"Kita pertanyakan, apa penyebabnya sehingga harga yang diterapkan di daerah lain berbeda dengan yang diberlakukan di Provinsi Sulbar ini. Memang harus ada transparansi dalam menentukan terhadap harga pembelian TBS sawit di Provinsi Sulbar," sumbang Hatta Kainang.

Sementara itu, H Itol Syaiful Tonra berharap agar penentuan harga TBS sawit di Sulbar disetarakan dengan yang diberlakukan di daerah lain di Kalimantan dan Sumatera. Sehingga petani sawit di Sulbar ini bisa juga meningkat hidupnya. Karena mereka merasakan harga yang sama dengan daerah lain. Atau minimal mendekati dengan harga di daerah lain.

"Kita harapkan perusahaan sawit yang ada di Sulbar ini agar mampu memberikan perubahan kepada masyarakat petani sawit di Provinsi Sulbar ini. OPD terkait yang ada di Pemprov Sulbar, seperti Dinas Perkebunan Sulbar, sehingga bisa mengambil langkah dalam melakukan perbaikan pada sistem tatanan dalam penetapan harga TBS sawit di Provinsi Sulbar. Penetapan harga TBS di Sulbar agar mampu memberikan keberpihakan kepada petani sawit di daerah ini. Minimal mampu mengikuti harga yang ada di daerah lain, seperti di Kalimantan maupun Sumatera," seru politisi PDIP itu. (ADV)