MAMUJU--Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengomentari polemik penjualan pulau Malamber, kecamatan kepulauan Bala Balakang, Mamuju. Menurutnya, diperlukan sikap tegas dari pemerintah provinsi dalam hal menjaga dan melindungi daerah ini.

"Beberapa pulau kita sudah lepas. Termasuk pulau Lerek-Lerekan. Sekarang kita dikagetkan soal penjualan pulau ini (Malamber). Sikap Pemprov Sulbar belum ada. Saya kira harus ada langkah hukum yang diambil pemerintah, harus ada langkah tegas," tegas Rahim di sela-sela RDP dengan sejumlah OPD Pemprov Sulbar di ruang rapat DPRD Sulbar, Senin (22/06).

"Jika Pemprov Sulbar diam, maka DPRD Sulbar akan dorong hal ini ke Pansus. Ini langkah untuk menjaga daerah kita," sambung politisi NasDem itu.

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulbar, Suhendro menguraikan mekanisme penjualan dan proses kepemilikan suatu pulau. Ia mengatakan, undang-undang membolehkan suatu pulau dikuasai dan dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) sepanjang prosedur dan mekanisme telah terpenuhi.

Namun, Suhendro menegaskan bahwa hingga saat ini pulau tersebut masih dikuasai oleh negara dan belum ada orang yang memperoleh sertifikat kepemilikan atau izin lain seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) di pulau tersebut. 

Ia menganggap kabar penjualan pulau Malamber adalah penjualan di bawah tangan atau ilegal.

"WNI berhak mendapatkan sertifikat kepemilikan. Tapi dalam suatu pulau minimal 30 Persen yang tidak bisa dimiliki dan dikuasai orang. Namun sebelum sertifikasi hak milik dan izin lainnya dikeluarkan Pemda, maka pulau itu terlebih dahulu harus memiliki tata ruang yang jelas, harus memiliki peta zonasi. Setelah itu terpenuhi maka barulah boleh diterbitkan hak kepemilikan atau izin HGU, HGB, dan izin lainnya," ujar Suhendro. 

RDP tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, serta para Wakil dan sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya. (ADV)