DPRD Sulbar telah menggelar rapat Pansus gabungan yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulbar pada 2 Juni 2020.

Rapat gabungan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi IV, H Muh Jayadi, SAg.SH.MH, H Sudirman, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuria, Ketua DPRD Sulbar, Hj St Suraeda Suhardi, H Kalma Katta, Hatta Kainang, H Muliadi Bintaha, dan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Halim.

Selain itu, hadir pula Direktur Rumah Umum Daerah (RSUD) Regional Provinsi Sulbar, dr Indahwati Nursyamsiah, Sekretaris Provinsi Sulbar, Dr Muh Idris, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar yang terkait dalam rapat gabungan ini.

Dalam rapat gabungan ini membahas permasalahan penanganan terhadap laporan masyarakat yang telah ditangani masalah Covid-19 yang dinilainya kurang maksimal dalam penanganannya. Untuk itu, pihak DPRD Sulbar menggelar rapat Pansus gabungan ini menyikapi masalah keseriusan dalam setiap menangani masalah pasien Covid-19. Sehingga akan merasa terlayani dengan baik dalam mengarah pada harapan angka kehidupan.

Dalam rapat gabungan ini, anggota DPRD Sulbar juga menyoroti adanya dua orang pasien yang melarikan diri dari penanganan di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulbar.

"Adanya keluhan dan masukan dari kalangan masyarakat tentang penanganan pasien Covid-19 yang kurang maksimal, maka kami mengharapkan perlu ada perbaikan dan peningkatkan langkah-langkah penangannya. Sehingga pihak pasien yang ditangani merasa tenang dan terlayani. Ini perlu ada introspeksi terhadap permasalahan ini. Sehingga akan terlaksana dan tercapai sesuai harapan masyarakat," ungkap H Muh Jayadi, SAg.SH.MH di hadapan Direktur RSUD Regional Sulbar, dr Indahwati, Sekprov Sulbar Dr Muh Idris, dan para peserta rapat gabungan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Hj St Suraidah Suhardi beserta Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dan beberapa anggota dewan lainnya melakukan rapat melalui video conference dengan pihak masyarakat. Dalam hal ini keluarga dari pasien Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Sulbar mengatakan, adanya kejadian ini dinilai sudah harus ada perbaikan nama baik di Sulawesi Barat. Dimana ini juga menjadi bukti refocusing anggaran yang telah disalurkan secara maksimal.

"Untuk itu, kita berharap refocusing atau pengalokasian anggaran ini betul-betul digunakan secara maksimal. Sehingga masyarakat dan pasien yang tertangani merasa terlayanani dan tidak merasa kurang terlayani,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj St Suraidah Suhardi. (Adv)