MAMUJU--Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi membubuhkan tandatangannya pada lembar persetujuan pergeseran anggaran sekretariat DPRD untuk membiayai beberapa item kegiatan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona baru (covid-19).

Dalam sebuah konfrensi pers yang digelar di ruang media center DPRD Sulawesi Barat, Minggu (29/03), Suraidah menyebut, lembaga legislatif yang dipimpinnya itu bersepakat menggelontorkan anggaran senilai Rp 2 Miliar lebih untuk membantu alokasi anggaran penganaganan penyebaran covid-19 tersebut.

Nominal hingga Rp 2 Miliar tersebut diambil dari sejumlah kegiatan yang melekat di sekretariat DPRD Sulawesi Barat. Seperti kegiatan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, kegiatan hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

"Untuk penyediaan APD (Alat Pelindung Diri). Termasuk membiayai beberapa kebutuhan di gugus tugas covid-19 provinsi Sulbar," ucap Suraidah di hadapan sejumlah awak media.

Surat Persetujuan Pergesaran atau Perubahan Anggaran di Sekretariat DPRD Sulbar. (Foto/Manaf Harmay)

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Halim dan Abdul Rahim juga hadir pada konfrensi pers hari itu. Hadir pula dua legislator Sulawesi Barat lainnya, Sukri Umar dan Muhammad Hatta Kainang.

"Kita mengusulkan izin pronsip ini dengan melihat kondisi di lapangan. Termasuk tenaga kesehatan kita yang masih mengeluhkan ketersediaan APD. Ini kita lakukan agar ada percepatan penggunaan anggaran di gugus tugas. Apalagi informasi yang kami peroleh, selama ini kendalanya karena kekurangan anggaran," sumbang Abdul Halim.

Surat Persetujuan Pergeseran Anggaran di Sekwan. (Foto/Manaf Harmay)

Cairkan Segera, Tak Boleh Dicicil

Dalam paparannya, Suraidah mengaku telah berkoordinasi dengan pihak eksekutif agar surat pergeseran atau perubahan anggaran yang telah ia teken itu segera direalisasikan. 

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim. Secara tegas, Rahim bahkan mendesak eksekutif agar anggaran yang dimaksud segera dicairkan untuk dapat dengan cepat digunakan di tengah pandemi covid-19 yang kian mengkhawatirkan ini.

"Pemerintah tidak boleh main-main. Seluruh kebutuhan mesti dipastikan harus tersedia. Kita tidak boleh diam. Anggaran ini tidak boleh dicicil, apalagi harus terbelenggu dengan mekanisme yang rumit. Olehnya itu kami menyepakati untuk menggelontorkan anggaran yang awalnya diperuntukkan untuk menunjang kegiatan DPRD, kami sepakati digunakan untk membantu pemerintah. Harus ada langkah kongkret, sudah bukan lagi saatnya kita hanya sekedar rapat," tegas Rahim.

Jangan Isolasi Anggaran

Gelontoran anggaran senilai Rp 2 Miliar lebih dari DPRD tersebut merupakan bentuk dukungan politik dari legislatif kepada pemerintah daalam upayanya mencegah penyebaran virus asal Wuhan, Tiongkok itu. Anggota DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar menilai, nominal tersebut sesugguhnya terbilang kecil dalam konteks penanganan covid-19 skala provinsi.

"Apalagi jika dibandingkan dengan kecilnya anggaran yang digunakan pemerintah provinsi yang diambil dari belanja tak terduga," ujar Sukri.

Anggaran yang bersumber dari belanja tak terduga itu, menurut Sukri amat sangat kecil. Wajar, ketika legislator yang dikenal cukup kritis itu menuding pemerintah tak serius dalam menangani pandemi covid-19.

"Berapapun anggaran yang memungkinkan untuk digunakan, mestinya direalisasikan. Ini harus gayung bersambut. Karena tidak mungkin pemerintah pusat yang bisa menyelesaikan asendiri persoalan ini. Semoga eksekutif ini tidak mengisolasi anggaran. Janganlah," tandas Sukri Umar. (Naf/A)