MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat telah secara resmi melayangkan surat permintaan pembatasan angkutan orang via jalur transportasi laut dari daerah terjangkit covid-19 ke Kementerian Perhubungan RI.

Setidaknya ada dua poin utama yang termuat dalam surat resmi yang diteken Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar tersebut. Pertama, pembatasan terhadap angkutan orang melalui sungai, danau dan penyeberangan kapal fery dari kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ke Balikpapan, Kalimantan Timur dan sebaliknya angkutan kapal fery dari Balikpapan menuju Mamuju Sulawesi Barat untuk tidak dioperasikan sementara waktu dan atau melakukan pembatasan hanya untuk angkutan logistik (bahan kebutuhan pokok berupa pangan dan sejenisnya.

Di poin keduanya berbunyi; pembatasan terhadap angkutan orang menggunakan angkutan laut perintis yang melalui pelabuhan-pelabuhan di provinsi Sulawesi Barat dan hanya membolehkan angkutan bahan pokok.

Data Pantauan Covid-19 di Sulbar Tanggal 26 Maret 2020. (Foto/Dinas Kesehatan Sulbar)

Langkah untuk membatasi pergerakan orang khususnya dari dan ke wilayah yang telah terpapar covid-19 itu merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi Sulawesi Barat dalam mencegah penyebaran covid-19 di provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Perhubungan provinsi Sulawesi Barat, Khaeruddin Anas menjelaskan, batas waktu penutupan akses yang diusulkan itu belum dapat ditentukan.

"Batas waktu belum ditentukan, sampai kondisi keadaan normal kembali," ujar Khaeruddin Anas, Kamis (26/03).

Yang mesti dipahami oleh publik terkait kebijakan tersebut adalah kewenangan pembatasan akses pelabuhan tak melekat di pemerintah provinsi melainkan di pusat. Khaeruddin berharap, Kementerian Perhubungan bisa dengan segera merespon permohonan pembatasan mobilitas orang seperti yang termuat dalam surat resmi bernomor:  3400/642.1/III/2020 tersebut.

Surat Permohonan Pembatasan Angkutan Orang dari Pemprov Sulbar ke Kementerian Perhubungan. (Foto/Istimewa)

"Kapal yang sandar di pelabuhan Majene tetap sandar. Tetapi harus memenuhi standar protokol kesehatan. Surat Gubernur Sulbar sudah jelas meminta pembatasan, dikecualikan untuk angkutan barang kebutuhan pokok dan angkutan logistik," urai dia.

Maklumat MUI Sulbar; Shalat Jumat Diganti Shalat Dzuhur

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang digelar Rabu (25/03) kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Barat akhirnya menerbitkan maklumat dalam menghadapi penyebaran virus corona baru (covid-19) di wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Terdapat lima poin utama yang oleh MUI Sulawesi Barat dijadikan maklumat atau seruan kepada seluruh umat islam khusunya di wilayah provinsi ke-33 ini. Salah satunya pelaksanaan shalat Jumat di masdji diganti dengan shalat dzuhur di rumah masing-masing. 

Maklumat MUI Sulbar. (Foto/Istimewa)

"Begitu pula shalat jamaah lima waktu di masjid/mushalla untuk seentara waktu dilaksanakan di rumah masing-masing mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai situasi dan kondisi aman/normal," bunti salah satu poin maklumat MUI Sulawesi Barat nomor 161/MUI-SB/III/2020 yang diterima WACANA.Info.

Masih dari maklumat yang sama, MUI Sulawesi Barat juga menyerukan kepada umat islam bahwa perkumpulan umum, tabligh akbar, pengajian, majelis taklim dan penerimaan jama;ah dari luar atau mengumpulkan orang banyak ditiadakan untuk sementara waktu sampai keadaan aman/normal kembali.

"Adzan tetap dilaksanakan di setiap masjid sebagai pertanda masuknya waktu shalat, serta tetap menjaga kebersihan diri pribadi, rumah tangga, masyarakat, rumah ibadah dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat," dua poin lainnya dalam maklumat yang sama.

MUI Sulawesi Barat juga menjadikan isu hoaks sebagai salah satu hal yang mesti diserukan kepada masyarakat. Apalagi dengan melihat kondisi kekinian tentang betapa informasi seputar covid-19 ini berseliweran di berbagai platform media sosial yang dengan mudahnya dapat diperoleh. Secara tersirat, MUI berpesan kepada masyarakat agar tak mudah termakan isu yang kebenarannya masih perlu dipertanyakan, apalagi hoaks.

Maklumat MUI Sulbar. (Foto/Istimewa)

"Agar memperhatikan informasi yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten setempat," MUI dalam makumat yang diterbitkan di Mamuju, 26 Maret 2020 itu.

Pantauan Covid-19 di Sulbar; ODP 312 orang, PDP Tetap Satu Orang

Hingga Kamis, 26 Maret 2020 data pantauan covid-19 di Sulawesi Barat masih didominasi oleh mereka yang berkategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) yakni sebanyak 312 orang. Satu orang berstatus Pasien Dalam Pemantauan (PDP), serta nihil kasus positif covid-19.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Barat menyebutkan, OPD terbanyak ada di kabupaten Majene dengan 82 orang. Menuyusul Pasangkayu 65 orang, Mamasa 57 orang, Polman 52 orang, Mamuju Tengah 40 orang, serta kabupaten Mamuju dengan 16 ODP.

Satu-satunya PDP di Sulawesi Barat ada di kabupaten Polman. (*/Naf)