MAMUJU-Hingga hari Selasa (24/03), belum satu pun kasus positif covid-19 di provinsi Sulawesi Barat. Masih sama dengan data resmi yang dirilis pemerintah provinsi Sulawesi Barat sebelumnya, kasus covid-19 di provinsi ke-33 ini masih didominasi oleh mereka yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Sebanyak 269 kasus yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai ODP. Mereka tersebar di ebam kabupaten di Sulawesi Barat. Masing-masing; kabupaten Majene dengan 71 orang, Pasangkayu 50 orang, Polman dengan 48 orang, Mamasa 45 orang, Mamuju Tengah 39 orang, serta kabupaten Mamuju dengan 16 ODP.

Satu-satunya kasus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada di kabupaten Polman.

Presiden Minta Kepala Daerah Maksimalkan Anggaran

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Sekprov Muhammad Idris, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Alif, Kepala BPBD Darno Majid, Kadiskominfo Safaruddin, Direktur RSUD Regional Sulawesi Barat dr.Indahwaty, serta Kadis Sosial Bau Akram menghadiri rapat terbatas via Video Conference (VC) dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Selasa (24/03). 

Data Pantauan Covid-19 di Sulbar. (Foto/Facebook Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar)

Ruang oval kantor Gubernur Sulawesi Barat jadi pelaksanaan rapat terbatas secara on line yang membahas upaya pencegahan penyebaran virus corona baru (covid-19) itu.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kepala daerah mampu memaksimalkan anggaran yang ada dalam setiap upaya pencegahan penyebaran covid-19. Salah satunya dengan memangkas belanja yang tidak prioritas atau program yang manfaatnya tidak dirasakan langsung ke seluruh lapisan masyarakat.

"Dan mampu mengatasi isu-isu yang tidak jelas," tegas Joko Widodo seperti dikutip dari rilis Humas pemerintah provinis Sulawesi Barat.

Ada tiga poin utama yang menurut Presiden harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah. Pertama, dapat mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan seluruh masyarakat, kedua memperhatikan sosial sentimen berupa bantuan sosial yang harus dipersiapkan.

"Serta hendaknya dapat menghitung dampak ekonomi daerah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan ketersediaan stok pangan," sambung Joko Widodo.

"Untuk penanganannya kita semua harus satu visi sehingga kita dapat memiliki kebijakan yang sama dan semuanya dihitung dari dampak keselamatan dan kesehatan kita semua. Begitupun dampak ekonomi kita saat ini.  Di negara kita sangat cocok diterapkan sistem social distancing atau menjaga jarak yang aman, tetapi dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat,  dan kedisiplinan mengisolasi diri itu juga harus penting untuk memutuskan rantai penyebaran virus, sehingga skenario yang kita jalankan bisa berjalan sebagai mana mestinya," tandas Joko Widodo yang mantan Walokota Solo itu. (*/Naf)