Papua Barat Rusuh, DPRD Minta Pemerintah Evakuasi Siswa Asal Sulbar

Wacana.info
Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. (Foto/Kompas.com)

MAMUJU--Anggota DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar mendesak pemerintah provinsi Sulawesi Barat untuk segera mengevakuasi 23 siswa berikut para pendamping yang diberangkatkan dalam program Siswa Mengenal Nusantara (SMN).

Kepada WACANA.Info, Sukri mengaku telah menerima informasi dari orang tua siswa yang mengikuti program tersebut tentang kondisi anaknya di Papua Barat. Menurut Sukri, kondisi Papua Barat yang mencekam lantaran aksi unjuk rasa harus direspon cepat oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

"Informasi yang saya terima, para siswa kita yang ada di sana itu sempat terkurung di salah satu hotel di Manokwari, Papua Barat. Mereka tidak bisa kemana-mana lantaran kondisi di sana memang sedang rusuh," beber Sukri, Senin (19/08).

Masih oleh Sukri, saat ini, seluruh siswa berikut para pendamping telah dievakuasi ke gedung milik salah satu BUMN di Papua Barat. Sukri menegaskan, informasi tersebut telah ia sampaikan ke Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Barat.

"Jadi kepada para orang tua siswa, kami minta untuk tidak panik. Kondisi anak-anak kita di Papua sana sudah relatif aman saat ini. Mereka sudah tidak di hotel lagi. Tadi saya juga sudah sampaikan ke pihak Dinas Pendidikan untuk segera memulangkan siwa kita beserta pendampingnya itu," tegas Sukri Umar.

Anggota DPRD Sulbar, Sukri Umar. (Foto/Manaf Harmay)

"Tak hanya kepada siswa-siswa yang ikut program SMN saja, kepada pemerintah provinsi Sulawesi Barat saya juga meminta untuk segera bergerak, bagaimana caranya agar masyarakat asal Sulbar bisa aman di Papua Barat," tutup Sukri Umar.

Senin (19/08), kondisi Papua Barat memang cukup mencekam. Dikutip dari portal berita kompas.com, unjuk rasa berujung kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, tersebut disebabkan oleh massa yang terprovokasi konten negatif di media sosial terkait penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. 

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Senin siang. 

"Mereka boleh dikatakan cukup terprovokasi dengan konten yang disebarkan oleh akun di medsos terkait peristiwa di Surabaya," ujar Dedi. 

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi. Bahkan, termuat praktik rasisme di sana.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, nny Anggraeni Anwar sebelumnya melepas 23 peserta SMN asal Sulawesi Barat ke Papua Barat, Rabu (14/08).

Pelapasan siswa-siswi terbaik Sulawesi Barat tersebut untuk mengenal budaya masyarakat Papua Barat tersebut berlangsung di ruang pertemuan lantai II Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Enny menjelaskan, kegiatan SMN merupakan yang ke empat kalinya dilaksanakan. Tahun ini Sulawesi Barat kembali mendapatkan kesempatan.

"Ini yang keempat kalinya kita laksanakan, mungkin saya yang paling merasa bangga dan bahagia karena ini yang ketiga kalinya saya berkesempatan melepas peserta SMN," ujar Enny kepada wartawan usai melepas 23 siswa-siswi tersebut.

Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar Saat Melepas Siswa-Siswi Asal Sulbar dalam Program SMN. (Foto/Istimewa)

Menjadi sutu kebanggaan tersendiri bagi para pelajar dan para orang tua siswa dalam keukutsertaabnya pada program SMN. Karta Enny, tak semua siswa SMA sederajat mempunyai kesempatan seperti itu.

"Tidak semua siswa mempunyai kesempatan seperti ini untuk pergi ke daerah lain yang ada di Indonesia. Apalagi di Papua Barat. Maka berbanggalah kalian," sebut Enny.

"Walaupun kalian berasal dari kabupaten berbeda, tetapi kalian berangkat sebagai anak Sulbar. Disana kalian harus perlihatkan tingkah laku yang terbaik dan bisa menjaga nama baik Sulbar di daerah orang," harap Enny Anggraeni Anwar kepada para peserta SMN saat melepas mereka. (*/Naf)