MAMUJU--Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dan beberapa rombongan dari pemerintah provinsi direncanakan bakal melakukan perjalanan dinas ke Dubai, Uni Emirat Arab. 

Informasinya, perjalanan tersebut adalah tindak lanjut kerja sama antara pemerintah provinsi dengan korporasi dari Dubai, yaitu perusahaan Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) Dubai yang merupakan korporasi multiyear yang fokus pada berbagai bidang.

Kunjungan ke luar negeri tersebut belakangan memancing kritikan dari berbagai pihak. Mulai dari urgensi dari agenda tersebut, hingga kesiapan pemerintah dalam melakoni kerja sama dengan pihak luar jadi item yang kemudian disoal.

Politisi partai NasDem Sulawesi Barat, Salim S Mengga misalnya. Kepada WACANA,Info, Salim menilai apa yang dilakoni Gubernur tersebut hendaknya didahului dengan kajian yang lebih matang. Kata dia, akan menjadi hal yang sia-sia jika perjalanan ke luar negeri itu dilakukan tanpa menggandeng konsep yang jelas.

"Kemudian, harusnya kita siapkan dulu perangkatnya di sini. Mereka itu haya mau berinvestasi kalau infrastruktur kita sudah siap. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya konspe yang jelas untuk membangun kerja sama dengan pihak luar ?," sebut Salim, Jumat (15/02).

Di mata Salim, pemerintah provinsi Sulawesi Barat belum lah benar-benar siap dalam hal menjalin kerja sama dengan investor dari luar negeri. Faktanya, kata Salim, ada banyak hal yang terlebihdahulu harus dibenahi oleh pemerintah provinsi saat ini.

"Infrastrukutr kita tidak cukup siap untuk itu. Energi kita masih sangat terbatas. Apakah pelabuhan kita, misalnya laut udara itu sudah siap ?. Kemudian regulasi kita, apa sudah sisp untuk bekerja sama dengan investor dari luar ?," sambung dia.

"Lalu, apa yang sesungguhnya menjadi tawaran kita dengan mereka. Seperti kalau dengan Cina misalnya, sebutlah kita memberikan kemudahan terkait lahan, atau kemudahan perizinan. Nah kita apa ?," cetus Salim S Mengga.

Terpisah, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Sukri Umar justru tak melihat urgensi apapun dari agenda perjalanan dinas pemerintah provinsi Sulawesi Barat itu ke Dubai. Menurut Sukri, jika benar-benar agenda itu penting, idealnya sudah harus direncanakan jauh sebelum eksekusi perjalanan dinasnya.

"Saya tidak melihat ada sesuatu yang urgen yang penting hingga perjalanan itu dilakukan. Kalau memang ada manfaatnya, tentu ini semua terkonfirmasi dengan baik jauh sebelum penetapan APBD kita. Ini kan tidak, nanti muncul pada saat pembahasan anggara selesaai. Artinya memang ini tidak terencana dengan baik," kesal Sukri.

Legislator partai Demokrat itu justru mencium aroma plesiran yang cukup menyengat di balik perjalanan tersebut. 

"Apa sebenarnya yang akan dibawa ke Dubai. Aromanya itu kan hanya jalan-jalan saja. Nah, kalau memang itu tujuannya, kenapa kita susah untuk beterus terang kepada rakyat," sebut dia.

Sementara itu, Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menjelaskan, kunjungan ke Dubai yang dilakoni Gubernur dan rombongan tersebut merupakan momentum menangkap peluang investasi dari luar demi kepentingan pembangunan daerah.

"Korporasi yang mengundang ini, sehingga kita anggap ini opportunity, peluang,” jelas Sekprov Sulbar Muhammad Idris seperti dikutip dari portal berita radarsulbar.fajar.co.id, Jumat (15/02).

Korporasi, ujar Sekprov, pada posisi sebagai pintu bagi pemerintah provinsi membangun kerja sama dengan Dubai. Sehingga, bukan hubungan antar pemerintahan dan pemerintahan, melainkan antara pemerintah dan korporasi.

Soal akomodasi dan transportasi, sambungnya, menjadi kesepakatan antara pemprov dengan pihak korporasi. (*/Naf)